Salam

Maka, Jadilah Wakil Rakyat yang Konkret

Walau KPU dan KIP belum mengumumkan hasil Pemilu 2019, namun gambaran secara umum sudah

Maka, Jadilah Wakil Rakyat yang Konkret
SERAMBINEWS.COM/SENI HENDRI
Caleg DPRA nomor urut 6 dari PPP Darmawan, saat mengajukan keberatan atas rekapitulasi suara tingkat kabupaten Aceh Timur. 

Walau KPU dan KIP belum mengumumkan hasil Pemilu 2019, namun gambaran secara umum sudah diketahui masyarakat dari tahapan-tahapan rekapitulasi suara yang saat ini sudah berlangsung sampai ke provinsi. Untuk pilpres misalnya sudah ada gambaran bahwa pasangan No 02 (Prabowo-Sandi) menang besar di Aceh. Demikian pula di pemilu legislatif, walau Partai Aceh kehilangan banyak kursi di kabupaten/kota dan provinsi, namun partai lokal ini masih tetap menjadi peraih suara terbanyak yang tidak sebanyak pemilu 2014.

Sedangkan partai-partai nasional yang pada pemilu lalu kurang “bersuara”. Namun pada pamilu serentak ini justru naik daun. Antara lain, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra. Parnas yang anjlok di Aceh dibanding pemilu lampau adalah Nasdem.

Saat ini, para caleg yang lolos ke DPR-RI, DPRA, dan DPRK sebagai mana terpantau dari masing daerah pemilihan memang sedang menikmati kemenangan dengan perasaan senang dan seolah melupakan tagihan-tagihan yang sebentar lagi akan berdatangan kepadanya. Mulai dari tim sukses, percetakan spanduk, rental mobil, dan lain-lain.

Tentu, jika keberhasilan dianggap sebagai kemenangan dari kompetisi panjang yang menegangkan, memang pantas senang atau berbahagia. Akan tetapi, jika suara rakyat yang diberikan kepadanya dipandang sebagai amanah, maka itu adalah beban berat yang harus mereka pikul sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan nanti. Di antara beban itu, yang paling berat adalah menarik kembali modal yang sudah dikeluarkan selama kampanye, dan yang kedua adalah memenuhi janji-janji kepada masyarakat. Harus diingat, masyarakat akan menagih janji-janji itu setiap saat.

Menurut teori Gilbert Abcarian, ada empat tipe hubungan anggota legislatif dengan rakyat. Pertama; Si wakil bertindak sebagai wali (trustee). Wakil bebas bertindak mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dahulu dengan yang diwakilinya dalam hal ini rakyat.

Kedua; Wakil bertindak sebagai utusan (delegate). Wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas. Ketiga; Wakil bertindak sebagai politico. Wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan ini bergantung dari isi (materi) yang akan dibahas.

Wakil bertindak sebagai partisan. Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya maka lepaslah hubungannya dengan pemilihnya. Mulailah hubungan terjalin dengan partai politik yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

Kecenderungan di daerah atau bahkan di negara kita, wakil rakyat kita bertipe partisan. Mereka bertindak sesuai keinginan atau program dari partai politik yang mengusungnya, bukan sebagai wali atau utusan. Jadi, setelah dipilih maka lepaslah hubungan dengan pemilihnya. Hubungan partisan ini akan membelenggu anggota dewan yang benar-benar ingin menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya ketika hal itu berseberangan dengan kebijakan parpolnya. Dalam posisi yang demikian seolah terjadi gap antara wakil rakyat dengan rakyat yang pemilihnya. Apalagi, partai bisa memecat (recalling) anggota dewan yang dinilai melawan kebijakan partai.

Akan tetapi. Dalam putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi memberikan satu penilaian dan pendapat hukum, sebagai berikut. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakasnakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh para calon legislatif maupun eksekutif. Maka, seharusnya, pasca Putusan MK tersebut, kedudukan anggota DPR Pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota semakin kuat karena mewakili rakyat yang dibuktikan dengan kualitas legitimasi politik yaag diperoleh para legislator.

Dengan demikian, anggota anggota yang dicalonkan parpol akan menjadi wakil rakyat yang konkret karena mewakili konstituen-konstituen tertentu. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved