KPK akan Periksa Mantan Calon Komisioner KIP Aceh Tenggara, Ini Jadwalnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan peserta calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara pada tanggal 20 Mei ..

KPK akan Periksa Mantan Calon Komisioner KIP Aceh Tenggara, Ini Jadwalnya
For Serambinews.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan peserta calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara 2018-2023 terkait perekrutan komisioner KIP Agara oleh tim pansel DPRK Agara tanggal 20 Mei 2019 di Kantor BPKP Sumatera Utara, Medan.

KPK akan Periksa Mantan Peserta Calon Komisioner KIP Agara, Ini Jadwalnya

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan memeriksa mantan peserta calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara pada tanggal 20 Mei 2019 di Kantor BPKP Sumatera Utara (Medan).

"Saya akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait perekrutan komisioner KIP Aceh Tenggara periode 2018-2023 yang terindikasi adanya dugaan gratifikasi atau suap dalam seleksi perekrutan komisioner KIP Aceh Tenggara yang dilaksanakan tim Pansel DPRK Aceh Tenggara. Saya hanya dimintai keterangan saja dan diminta membawa dokumen-dokumen," ujar salah seorang mantan peserta calon komisioner KIP Aceh Tenggara kepada Serambinews.com, Kamis (16/5/2019).

Baca: Maling Pecahkan Kaca Mobil Dirut PT Dinar Putra Mandiri, Sepucuk Senpi Dibawa Kabur

Baca: Polda Sumut Perintahkan Polres dan Polsek Sweeping Cari 500 Napi Kabur, Termasuk Bus ke Aceh

Baca: Kasat Lantas Polres Aceh Besar Terima Penghargaan MURI, Ini Prestasi yang Ditoreh

Menurut dia, surat yang dilayangkan KPK atas nama pimpinan Deputi Bidang Penindakan yang ditanda tangani Plt Direktur Penyelidikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan akan memeriksa sejumlah anggota DPRK Aceh Tenggara.

Mereka akan diperiksa atau dimintai keterangan terkait perekrutan dan penetapan komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara yang dinilai menyalahi prosedur. Selain anggota DPRK, KPK juga memanggil PNS yang bertugas di kantor dewan tersebut.

Kabag Umum Sekretariat DPRK Agara, Halimah SPd yang ditanyai Serambinews.com, Kamis (16/5/2019) mengatakan, mereka menerima surat dari KPK pada 13 Mei 2019.

Dalam surat itu, 25 anggota DPRK Aceh Tenggara termasuk PNS terkait dalam proses perekrutan komisioner KIP Aceh Tenggara diminta menghadap ke KPK.(*)

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved