Tersangka Terancam 18 Bulan Penjara

Enam saksi partai politik nasional dan lokal yang menjadi tersangka kasus tindak pidana pemilu di Desa Matang Ulim

Tersangka Terancam 18 Bulan Penjara
IAN RIZKIAN MILYARDIN, Kapolres Aceh Utara

* Kasus Tindak Pidana Pemilu

LHOKSUKON – Enam saksi partai politik nasional dan lokal yang menjadi tersangka kasus tindak pidana pemilu di Desa Matang Ulim, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, terancam hukuman 18 bulan penjara. Bahkan, untuk Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) terancam lebih dari itu, karena selain melanggar Undang-undang pemilu juga Pasal 56 KUHPidana.

Enam tersangka dari saksi parpol yaitu MR (20), AM (21) ZA (39), dan MN (34) dan MS (19, mereka warga Desa Matang Ulim. Sedangkan satu lagi, IA (24), pemuda Desa Pucok Alue Kecamatan Baktiya. Sementara Ketua PPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 97 desa setempat, MK.

Seperti diberitakan sebelumnya, enam saksi terlibat pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 97 Desa Matang Ulim pada saat pemilihan, Rabu (17/4). Mereka bisa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, karena mendapat suara dari Ketua PPS. Ternyata kejadian itu menjadi temuan Panwascam Baktiya.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Ian Rizkian Milyardin melalui Kasat Reskrim Iptu Rezki Kholiddiansyah kepada Serambi, Kamis (16/5) menyebutkan, setelah memeriksa saksi dan tujuh tersangka, penyidik kemudian merampungkan berkas kasus itu. Lalu, pada Rabu (15/5), penyidik melimpahkan ke jaksa.

Saat ini, kata Kasat Reskrim, penyidik masih menunggu informasi dari jaksa apakah berkas yang sudah dilimpahkan tersebut sudah lengkap atau belum. Sebab, jaksa memiliki waktu tiga hari untuk menuntaskan penelitian terhadap berkas perkara. “Jadi, berkas kasus tersebut kita pisahkan menjadi dua berkas,” ujar Kasat Reskrim.

Berkas pertama dengan tersangka enam orang dari saksi partai politik. Mereka melanggar Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Karena itu, mereka terancam dengan 18 bulan penjara. Sedangkan berkas kedua dengan tersangka Ketua PPS, MK. Selain melanggar undang-undang pemilu juga dijerat dengan Pasal 56 Ayat (2) KUHPIdana.

Karena, tersangka dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. “Jadi, surat suara itu diberikan oleh tersangka, sehingga pelaku lainnya dengan leluasa melalukan perbuatan,” pungkas Kasat Reskrim.

Kajari Aceh Utara, Edi Winarto melalui Kasi Pidana Umum, Yudi Permana SH kepada Serambi kemarin menyebutkan, saat ini berkas yang sudah dilimpahkan itu sedang diteliti jaksa, sehingga pihaknya belum bisa menyampaikan hasilnya. Jaksa memiliki waktu tiga hari untuk meneliti berkas kasus tersebut. “Ya, jadi lebih singkat waktunya, karena ini kasus pidana pemilu,” ujar Yudi Permana.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved