Elite Parlok Sibuk Urus Parnas

Melihat pengalaman pada Pemilu 2019, elite partai politik lokal (parlok) di Aceh dinilai lebih sibuk memperjuangkan

Elite Parlok Sibuk Urus Parnas
TAUFIQ A RAHIM,Pengamat Politik Aceh

BANDA ACEH - Melihat pengalaman pada Pemilu 2019, elite partai politik lokal (parlok) di Aceh dinilai lebih sibuk memperjuangkan dan mengurus partai politik nasional (parnas) untuk keberhasilan pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilu legislatif khususnya untuk kontestasi level DPR RI. Hal itu ikut berdampak terhadap perolehan suara dan kursi untuk parlok sendiri. Penilaian tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Aceh, Dr Taufiq A Rahim, kepada Serambi, kemarin.

Seharusnya, menurut Taufiq, kehadiran parlok sebagai salah satu kekhususan Aceh yang merupakan implementasi dari MoU Helsinki dan turunanannya dijabarkan UUPA merupakan salah upaya secara politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal ini, menurut Taufik, sebenarnya harus benar-benar disadari oleh elite pengurus parlok sebagai konsekuensi secara politik untuk bertanggung jawab mengurus, mengelola, serta membesarkan partai yang diamanahkan oleh UU dan rakyat.

“Elite parlok terlalu sibuk mengurus parnas. Ini dampak politik terhadap parlok yang elitenya terlalu lalai, bahkan lebih nikmat mengurus serta memperjuangkan kepentingan parnas yang kepentingan serta manfaat dan keuntungan politik lainnya lebih besar,” ungkapnya.

Menurut Taufiq, tiga petinggi parlok yang lebih sibuk mengurusi partai nasional yaitu Ketua Umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf alias Mualem yang memperjuangkan capres/cawapres nomor urut 02 dan caleg DPR RI yang diusung Partai Gerinda. Kemudian, Sekjen PA, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak yang sibuk mengurus pemenangan capres/cawapres nomor urut 01 dan caleg DPR RI dari Partai NasDem. Terakhir, Irwansyah, petinggi PNA yang didapuk sebagai ketua pemenangan capres/cawapres nomor urut 01 di Aceh.

Sebenarnya, kata Taufiq, tak ada persoalan para elite parlok itu nimbrung dalam proses pemenangan partai nasional. Namun, nyatanya para elite lebih disibukkan dengan agenda parnas ketimbang partai lokal. “Harus disadari, makin hari parlok makin mengecil dan menjadi tidak terlalu diperhitungkam sama sekali oleh parnas dan masyarakat Aceh pada umumnya. Belum lagi elite parlok yang terfragmentasi dengan perbedaan calon presiden/wakil presiden dan parnas pengusung,” ungkap Taufiq A Rahim.

Fakta itu, lanjutnya, membuat ambigu atau muka dua juga double standard elite politik parlok yang tentunya mempengaruhi kinerja, usaha pengurus pada level di bawahnya, bahkan masyarakat sebagai basis politik atau pemilih parlok tersebut. Hal ini menjadi catatan penting untuk kebijakan, kecerdasan, dan kedewasaan berpolitik terhadap elite parlok. “Jika elite parlok lebih memilih parnas, sebaiknya jabatan strategis di parlok diamanahkan atau dipercayakan saja kepada kader atau pimpinan lain,” saran Taufiq.

Menurutnya, cita-cita, harapan, dan visi-misi sebuah parlok sangat besar di hadapan rakyat Aceh, terutama jika dihubungkan dengan kekhususan Aceh sesuai dengan UUPA dan MoU Helsinki. “Parlok jangan dikecilkan serta jangan disamakan seperti mengurus paguyuban tingkat gampong yang dapat saja dilakukan sambil lalu serta pada saat waktu luang,” katanya.

Dikatakan, manajemen organisasi parlok dan pemahaman perjuangan serta pergerakan politik untuk kepentingan rakyat Aceh sangat besar. Jika ada persoalan dan perbedaan aktivitas dan tujuan politik yang berhubungan secara nasional, tambahnya, perlu dicari jalan keluar bersama sesuai visi-misi masing-masing parlok. “Jangan hanya sekedar mendapatkan serta memiliki agenda yang tersembunyi dan mengurus kepentingan parnas yang lebih menguntungkan,” pungkasnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved