Salam

Jangan Gelisah Menanti THR

Pekan lalu, Menteri Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2019

Jangan Gelisah Menanti THR
SERAMBINEWS.COM/ZAINAL ARIFIN M NUR
Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). 

Pekan lalu, Menteri Sri Mulyani menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2019 tentang aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunan. Dengan ditekennya PMK itu, berarti antara lain aturan teknis pembayaran THR di daerah tidak lagi menggunakan Perda atau Qanun, tapi cukup dengan Pergub untuk tingkat provinsi dan Perbup atau Perwal untuk kabupaten/kota. “Jadi, THR sudah dibayar paling sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Menkeu.

Beleid tersebut juga menjelaskan, THR yang akan diterima satu kali gaji besaran bulan April 2019. THR yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Tunjangan jabatan terdiri dari tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan seperti tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan penitera, dan tunjangan juru sita. Sedangkan THR yang diterima pensiunan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan.

Apabila PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan maka THR yang diberikan merupakan salah satu yang jumlahnya terbesar. Apabila menerima THR lebih dari satu maka wajib dikembalikan ke negara.

Sebelumnya, para calon penerima THR itu sempat gelisah karena menurut PP No 36 tahun 2019 aturan teknis pembayaran THR harus menggunakan Perda atau Qanun. Untuk pembuatan Qanun akan memakan waktu berbulan-bulan karena harus melalui proses legislasi oleh DPRA atau DPRK. Karenanya, kini calon penerima THR tak perlu gelisah lagi.

Untuk PNS jajaran provinsi ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah MSi memastikan THR dibayar sebelum 24 Mei 2019. Selain pegawai, gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRA juga diberikan THR. Jumlah pegawai di jajaran Pemerintah Aceh yang menerima THR sebanyak 22.187 orang. “CPNS yang baru diangkat pada Mei 2019 sebanyak 688 orang, belum diberikan THR, mereka hanya diberi gaji ke-13.”

Ya, kita berharap semua orang yang berhak menerima THR akan mendapatkannya sebelum hari raya. Untuk itu, penyiapan peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota untuk itu bisa berjalan lancar sehingga pembayaran THR lancar dan tapat waktu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (PAN-RB) Asman Abnur menyatakan tidak ada alasan politik dalam pemberian THR tahun ini. “Kalau saya melihatnya dari kinerja para PNS, kalau ada yang membelok-belokkan ya terserah. Yang penting tidak ada hubungan sama sekali. Kami mengacu pada kinerja aparatur sipil negara (ASN),” ungkap Asman.

Sebab, dilihat dari hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kinerja para ASN naik cukup signifikan. “Jadi berarti sekarang program dan kegiatan sudah nyambung. Jadi manfaat dari sebuah anggaran sudah bisa dirasakan sekarang. Jadi ini peningkatan kinerja di ASN, ini (THR) bentuk reward-lah. Sedangkan pemberian THR kepada pensiunan merupakan bentuk apresiasi,” tambah Asman.

Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat berharap ke depan tantangan ASN bisa membuktikan bahwa kinerja ini betul-betul identik dengan ASN. Asman berharap pemberian dan besaran THR tahun ini akan berlanjut di tahun-tahun selanjutnya.

Pada tahun ini, Pemerintah juga memberi gaji ke-13 kepada para pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri akan yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dibayar bukan hanya dalam bentuk gaji pokok, tapi juga ada di dalamnya tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja.

Sesuai UU No. 15/2017 tantang APBN 2018, Pemerintah menganggarkan untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp 35,76 triliun atau meningkat 68,9% dari tahun lalu. Rinciannya, THR untuk gaji sebesar Rp 5,24 triliun, THR tunjangan kinerja 5,79 triliun, THR pensiunan Rp 6,85 triliun, Gaji ke -13 Rp 5,24 trilun, Tunjangan kinerja-13 Rp 5,79 triliun dan Pensiunan/gaji ke-13 Rp 6,85 triliun.

Beriringan dengan kebijakan pemerintah memberi THR dan gaji ke-13 kepada PNS dan lain-lain, muncul pula wacana baru yang mendesak pemerintah memberi THR kepada tenaga atau pegawai honorer. Alasannya, saat para pegawai yang berstatus PNS menerima THR, pegawai honorer tak menerima apa-apa. Padahal, tugas-tugas PNS itu sebagian besar ditangani oleh para honorer.

Kalangan ternyata menyambut baik wacana itu dan mendorong pemerintah untuk untuk memberi THR bagi para honorer sebagai bentuk rasa keadilan bagi mereka yang selama ini mengabdi bagi negara. Semoga mendapat perhatian pemerintah untuk juga menghargai para honorer.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved