KIP Aceh Besar Pleno Sepihak

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar akhirnya menuntaskan pleno rekapitulasi penghitungan

KIP Aceh Besar Pleno Sepihak
For Serambinews.com
Suasana rapat pleno lanjutan KIP Aceh Besar di JSC Kota Jantho, Aceh Besar, Jumat (17/5/2019). 

* Protes Saksi Parpol tak Digubris

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar akhirnya menuntaskan pleno rekapitulasi penghitungan suara DPRK, Jumat (17/5). Namun sayang, pleno tersebut dilakukan sepihak oleh KIP. Protes yang disuarakan saksi parpol tak digubris. Pleno ditutup dengan ketok palu tanpa memberi kesempatan para saksi parpol menyampaikan keberatan.

Informasi yang dihimpun Serambi dari berbagai sumber di Kota Jantho, pleno KIP dibuka oleh Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus Fatahillah, sekitar pukul 9.00 WIB. Di awal pleno sempat terjadi perdebatan alot antara saksi beberapa partai, di antaranya PA dan PNA, yang mempertanyakan Keputusan Bawaslu Aceh Besar Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB/01.08/VI/2019 yang mewajibkan KIP Aceh Besar serta PPK di sembilan kecamatan untuk melakukan rekapitulasi ulang suara.

Setelah terjadi perdebatan, akhirnya KIP setuju untuk melakukan rekapitulasi ulang. KIP memerintahkan PPK kecamatan untuk segera melakukan rekapitulasi ulang langsung kemarin, sesuai dengan PKPU Nomor 9 tahun 2019. Setelah itu, KIP Aceh Besar kembali melanjutkan sidang pleno dimulai dari kecamatan Lembah Seulawah. Kali ini sidang dipimpin oleh salah seorang komisioner KIP Aceh Besar, Muhammad Hayat.

Sidang pleno sempat ditunda karena shalat Jumat. Setelah Jumat, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda kecamatan Kutabaro dan Lhoong. Perdebatan sempat terjadi antara saksi Partai Aceh dan PNA dengan komisioner KIP perihal daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak sama antara saksi partai dengan KIP, hingga sidang dihentikan karena shalat Ashar.

Setelah shalat Ashar, sekitar pukul 17.00 WIB, KIP kembali melanjutkan sidang. Kali ini sidang langsung dipimpin oleh Ketua KIP, Cut Agus. Namun saat membuka sidang, Cut Agus langsung menyatakan sidang pleno ditutup dan akan membawa hasil pleno ke KPU Jakarta. Menurut informasi yang dihimpun Serambi, selesai mengetuk palu, Ketua KIP langsung keluar sidang tanpa mengindahkan interupsi dari para saksi partai. Sidang sempat ricuh karena tindakan ketua KIP tersebut.

Ketua dan anggota Bawaslu Aceh Besar yang hadir di dalam sidang juga merasa heran dengan tindakan yang diambil oleh KIP Aceh Besar. Hingga berita ini diturunkan tadi malam, Serambi tak terhubung dengan Ketua KIP Aceh Besar, Agus Fatahillah. Nomor yang sering digunakannnya juga tidak aktif saat dihubungi.

Seperti diketahui, pleno KIP Aceh Besar khusus untuk rekapitulasi penghitungan suara DPRK sempat terjadi kericuhan beberapa kali. Rapat pleno KIP Aceh Besar memunculkan protes luar biasa dari para saksi sejumlah partai lokal. Massa meluapkan kemarahan dengan merobohkan dan membakar tenda, kursi, bahkan memecahkan kaca gedung DPRK setempat.

Protes massa pendukung parpol mencuat karena mereka kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespons permintaan sejumlah partai politik –sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar– yang meminta dilakukan penghitungan ulang suara di 220 TPS di 15 kecamatan. Karena pleno yang terus molor, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan instruksi kepada KIP Aceh Besar untuk menuntaskan pleno paling lambat kemarin, sesuai dengan surat KPU RI pada 12 Mei lalu.

Sementara itu, Ketua DPW PA Aceh Besar, Saifuddin Yahya SE atau yang akrab disapa Pak Cek, menyebutkan, proses pleno penghitungan dan rekapitulasi suara DPRK oleh KIP Aceh Besar cacat hukum. Pak Cek menyampaikan itu lantaran KIP Aceh tak kunjung melaksanakan kewajibannya yakni melakukan penghitungan ulang seperti rekomendasi Panwaslih setempat.

“Proses Pleno DPRK oleh KIP Aceh Besar cacat hukum, karena sampai hari ini KIP tidak melaksanakan kewajibannya melakukan perbaikan rekapitulasi suara DPRK di 9 kecamatan seperti yang tertuang dalam keputusan Bawaslu Aceh Besar,” kata Pak Cek dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi tadi malam.

Pak Cek juga mengatakan, Ketua KIP Aceh Besar dianggap bertindak arogan dengan menutup sidang pleno secara sepihak padahal pleno baru berlangsung tiga kecamatan. “Ketua KIP Aceh Besar juga bertindak arogan dengan menutup sidang pleno secara sepihak, padahal masih ada 20 kecamatan lagi yang belum dilaksanakan termasuk 9 kecamatan yang bermasalah,” katanya.

Selanjutnya, DPW PA Aceh Besar Meminta KPU Republik Indonesia melalui KIP Aceh untuk mengambil alih proses pleno tingkat DPRK Aceh Besar dan menyelesaikan semua sengketa yang telah diputuskan oleh Bawaslu Aceh Besar. “Karena hingga saat ini KIP Aceh Besar tidak mampu melakukannya,” demikian Pak Cek.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved