MaTA Minta KPK Periksa Seluruh Anggota Dewan

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan bahwa potensi suap ketika

MaTA Minta KPK Periksa Seluruh Anggota Dewan
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

* Terkait Proses Rekrutmen Komisioner KIP

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan bahwa potensi suap ketika berlangsungnya rekrutmen komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh sangat terbuka. Untuk itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara menyeluruh anggota DPR di Aceh.

“Pemanggilan terhadap 25 anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara oleh deputi bidang penindakan KPK terkait kasus indikasi suap menjadi babak awal dalam pengungkapan indikasi pidana korupsi dalam rekrutmen Komisioner KIP di Aceh,” katanya kepada Serambi, Jumat (17/5).

Sebab menurut Alfian, indikasi suap dalam proses rekrutmen komisioner KIP tidak hanya terjadi di Aceh Tenggara, tetapi juga terjadi di kabupaten/kota lain, termasuk juga di KIP Aceh. “Proses rekrutmen komisioner KIP di Aceh memang rawan terjadi suap,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK tengah membidik dugaan suap di DPRK Agara terkait rekrutmen Komisioner KIP yang sempat menimbulkan polemik. Sebanyak 25 dari 30 Anggota DPRK dan beberapa staf PNS dipanggil untuk diperiksa dalam waktu dekat ini.

Untuk diketahui, proses rekrutmen Komisioner KIP Agara menjadi polemik menyusul sikap DPRK Agara yang tidak terima dengan hasil seleksi Komisi A dan memutuskan mengulang proses rekrutmen tersebut. Untuk proses tersebut, Ketua Komisi A juga diganti, dari sebelumnya dijabat Supian Sekedang dialihkan kepada Bustami Aceh.

Supian pun membawa perkara ini ke PTUN Banda Aceh karena menurutnya proses seleksi yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Protes juga muncul dari peserta yang lulus cadangan. Isu tak sedap pun beredar, bahwa ada indikasi suap menyuap dalam proses rekutmen tersebut. Cuma belum diketahui pasti apakah indikasi suap itu terjadi dalam proses rekrutmen pertama atau yang kedua.

Menurut Alfian, pemanggilan ke-25 anggota DPRK Agara oleh KPK tersebut sebagai babak baru dalam pengungkapan indikasi pidana korupsi dalam rekrutmen Komisioner KIP di Aceh. “MaTA percaya kepada KPK untuk menelusuri dan menyidik kasus tersebut,” katanya.

Pengungkapan secara utuh menjadi sistem dalam penyelidikan dan penyidikan oleh KPK selama ini. Oleh karena itu, MaTA menilai penting pengungkapan kasus tersebut secara utuh. “Artinya, siapa pun yang terlibat atau menerima suap dapat dijadikan tersangka sehingga adanya kepastian hukum,” tegasnya.

“MaTA juga memandang KPK perlu mengembangkan kasus tersebut. Pemanggilan 25 anggota DPRK Agara menjadi awal dan ini dapat menjadi landasan kasus awal dalam menilai terhadap rekrutmen komisioner di kabupaten/kota yang lain termasuk di level KIP Aceh,” imbuh Alfian.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menegaskan bahwa KPK perlu memastikan apakah proses rekrutmen komisioner KIP di tingkat kabupaten/kota sampai KIP Aceh bersih tanpa suap. Hal itu dia katakan, menjadi harapan publik karena memang selama ini proses rekrutmen komisioner KIP rawan terjadi suap.

“MaTA berkomitmen mengawal kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Kami menginginkan rekrutmen komisioner KIP bersih dari suap dan kepentingan partai, sehingga panitia pemilihan memiliki integritas dan melahirkan demokrasi yang berkualitas,” tukas Alfian.

Aktivis antirasuah ini menambahkan, MaTA akan menggalang dukungan kepada KPK dalam pengungkapan secara menyeluruh dugaan suap proses rekrutmen komisioner KIP di Aceh.

“Kita akan menggalang dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi agar KPK bisa menyelediki dugaan suap di kabupaten/kota lain. KPK tidak perlu ragu dalam menindak siapa pun yang terlibat pidana korupsi,” demikian Alfian.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved