PT CA Siapkan Upaya Hukum

Manajemen PT Cemerlang Abadi (PT CA) sudah mengajukan tanggapan keberatan kepada Menteri Agraria

PT CA Siapkan Upaya Hukum
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia (BAP DPD-RI) turun ke Abdya, kemudian menggelar rapat kerja di Aula Masid Kompleks Perkantoran Pemkab Abdya, Kamis (7/6/2018), terkait penolakan perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Babahrot. 

* Jika Keberatan SK Perpanjangan HGU tidak Ditanggapi

BLANGPIDIE - Manajemen PT Cemerlang Abadi (PT CA) sudah mengajukan tanggapan keberatan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil terkait surat keputusan (SK) perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan Desa Cot Seumantok dan Simpang Gadeng, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya). Jika keberatan itu tidak ditanggapi Menteri Agraria, maka PT CA akan menempuh upaya hukum sebagai upaya terakhir.

Seperti diketahui, SK Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor: 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tanggal 29 Meret 2019, berisikan persetujuan perpanjangan izin HGU atas tanah seluas 2.002,22 ha ditambah 960 ha untuk pengembangan petani plasma. Perpanjangan itu berjangka waktu 25 tahun sejak berakhir sertifikat HGU perusahaan pekebunan kelapa sawit tersebut pada 31 Desember 2017.

Hanya saja, SK tersebut tidak sesuai dengan permohonan manajemen PT CA yang mengajukan usulan perpanjangan izin HGU atas tanah seluas 4.864,88 hektare (ha) pada tahun 2016 lalu. Itu berarti, ada sekitar 1.902,66 hektare tanah yang dicabut HGU oleh pemerintah, sehingga membuat PT CA mengajukan keberatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI.

“Manajemen sudah mengajukan tanggapan keberatan kepada Menteri Agraria atas SK perpanjangan izin HGU yang sudah dikeluarkan,” kata Koordinator Kebun PT CA, Agus Marhelis kepada Serambi, Jumat (17/5). “Penyampaian tanggapan keberatan seperti itu memang ada aturan yang mengatur,” imbuhnya. Agus menjelaskan, keberatan disampaikan itu diajukan dengan alasan perpanjangan izin HGU yang diberikan Menteri Agraria tidak memenuhi harapan dari pihak perusahaan.

Namun, Agus mengaku lupa tanggal surat tanggapan keberatan yang ditandatangani Dirut PT CA, Fery Tanuwijaya dan sudah dilayangkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI di Jakarta. “Ya, sekitar dua minggu lalu, manajemen menyampaikan surat tanggapan keberatan kepada Menteri Agraria,” ucapnya lagi.

Sesuai aturan, ulas dia, setelah penyampaian tanggapan keberatan tersedia waktu 60 hari dan bisa diperpanjang 30 hari lagi, untuk penyelesaian secara bermusyawarah para pihak. Tapu, bila juga tidak bisa diselesaikan, tukas Agus, maka manajemen PT CA akan menempuh upaya hukum dengan menggugat SK Menteri ATR/Kepala BPN RI tentang perpanjangan izin HGU PT CA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Gugatan ke PTUN merupakan upaya terakhir dari kami karena diharapkan bisa selesai melalui jalur musyawarah,” tandas Agus Marhelis.

Sementara itu, keterangan yang diperoleh Serambi mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya menerima dan mendukung Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan Djalil yang mencabut sebagian HGU lahan PT CA karena ditelantarkan atau tidak dikelola.

“Memang, kebijakan seperti itu sangat diinginkan masyarakat, yaitu tanah yang ditelantarkan harus ditarik oleh negara untuk diserahkan kepada masyarakat petani,” ucap seorang pejabat di Setdakab Abdya.

Menurut sumber tersebut, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, beberapa waktu, menggelar rapat dengan Forkopimda membahas SK tentang perpanjangan HGU PT CA. Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang mekanisme usulan lahan plasma (petani binaan) seluas 960 hektare. Diputuskan, lahan untuk kebun petani itu nantinya akan diusulkan oleh keuchik untuk kemudian di-SK-kan oleh Bupati Abdya.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved