Praktisi IT: Sangat Memungkinkan Pemerintah Memblokir Game PUBG  

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Masyarakat Informasi dan Teknologi (MIT) Aceh meminta pemerintah untuk memblokir game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), karena dinilai lebih banyak kemudharatan bagi penggunanya, bahkan ada yang menjadi ketergantungan atau ketagihan.

Direktur Eksekutif MIT Aceh sekaligus Praktisi IT, Teuku Farhan kepada Serambinews.com, Kamis (20/6/2019) mengatakan secara teknis IT sangat memungkinkan apabila pemerintah memblokir game tersebut.

Sebab pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI memiliki kebijakan yang sudah dialami oleh masyarakat beberapa waktu lalu, seperti pembatasan mengakses Facebook, dan WhatsApp.

“Secara tidak langsung ini menyatakan pemerintah memiliki kendali terhadap aplikasi yang hadir di Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa, ” kata Teuku Farhan. 

Dikatakan, sebelum fatwa MPU ini keluar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sudah terlebih dahulu mengkaji terhadap game dan sejenisnya.

Namun, MPU Aceh lebih cepat memerikan tanggapan dan fatwa.

“Apalagi kita (Aceh) mempunyai kekhususan yang harus dihormati oleh semua pihak, ” ujarnya.

Teuku Farhan mengatakan ke depan akan lebih parah lagi dengan tren tidak perlu lagi menginstal aplikasi game.

Baca: Anggota DPRA Ini Minta Pihak Eksekutif Untuk Memastikan Fatwa Haram PUBG Dipatuhi

Baca: MPU: Haram Main Game PUBG

Baca: Ketua MPU Aceh: Keharaman PUBG Mirip dengan Khamar

Artinya, sudah menghemat memori dan hanya membutuhkan kecepatan internet diatas 10 MB, karena menggunakan youtube.

“Jadi ke depan main gamenya pakai youtube,” tambahnya lagi.

Apabila hal tersebut terjadi, menurut Teuku Farhan akan menghambat pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak berkaitan dengan game. 

Hal itu karena salurannya akan beralih semua ke pemain game, dampaknya jaringan internet untuk membrowsing, mengirim email akan terlambat. (*)