Mualem: KAB bukan Untuk Hadang Nova

BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan, Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II di DPRA yang digagas partainya, bukan untuk menghadang Nova Iriansyah yang kini menjabat sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Aceh.

“Nggak lah, kita nggak ada niat jahat. KAB ini dibentuk justru untuk kerja sama, malah kita ingin mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Jangan salah tafsir, tapi jika memang ditafsir seperti itu ya sudah,” kata Mualem.

Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi Serambi, Jumat (12/7), terkait berita di media ini sebelumnya yang berjudul: PDA Tolak ‘Hadang’ Nova.

Seperti diketahui, dari empat partai lokal (parlok) di Aceh, hanya Partai Daerah Aceh (PDA) yang tidak bergabung dalam KAB jilid II di DPRA. Wakil Sekjen PDA, Tgk Marsyuddin Ishak SHI beralasan, jika koalisi itu hanya untuk ‘menghadang’ Pemerintahan Irwandi-Nova yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Mualem menilai, pernyataan yang diutarakan PDA tidak mendasar dan salah menafsirkan kehadiran KAB di parlemen. “Jika memang PDA tidak mau bergabung dengan KAB, itu haknya mereka. Yang jelas kita tidak ada niat untuk itu, itu kabar burung, terserahlah. PDA kalau memang tidak mau gabung, ya sudah tidak kita paksa,” tambah Mualem lagi.

Tujuan dibentukanya KAB ini, jelas Mualem, untuk membantu pemerintah dari sisi bargaining politik di DPRA. Menurut mantan Panglima GAM ini, kekuatan politik parlemen juga sangat dibutuhkan untuk mengawal semua kekhususan Aceh, terutama butir-butir MoU Helsinki yang tertuang dalam UUPA yang belum sepenuhnya terealisasi.

“Kita ingin membangun Aceh bersama-sama, kok dibilang kita ingin hadang-hadangan. Tidak ada niat kami untuk itu, yang jelas kita nggak pernah mengeluarkan kata-kata begitu, kita malah komitmen untuk membangun Aceh bersama-sama,” pungkasnya.

Ditanya Serambi, apakah koalisi KAB jilid II ini bertujuan untuk meninggalkan Partai Demokrat sendiri di eksekutif pascatertangkapnya Irwandi oleh KPK? Mualem juga membantah hal itu. Bahkan, pihaknya mengaku sama sekali tidak terpikir untuk mengisi posisi wakil gubernur, jika kasus Irwandi sudah berkekuatan hukum nantinya. “Demokrat awalnya ada ajak koalisi juga, tapi ujung-ujungnya tidak jadi, saya juga nggak tahu kenapa,” ungkap Mualem.

Seperti diketahui, dari 15 partai peraih kursi di DPRA, sebanyak tujuh partai sudah menyatakan diri bergabung dalam KAB jilid II, mereka adalah PA (18 kursi), PNA, (6 kursi), Partai SIRA (1 kursi), Gerindra (8 kursi), PAN (6 kursi), PKS (6 kursi), dan PKPI (1 kursi). Sementara delapan partai lainnya berada di luar koalisi, yaitu Partai Demokrat (10 kursi), Golkar (9 kursi), PPP (6 kursi), PKB (3 kursi), PDA (3 kursi), PKB (3 kursi), NasDem (2 kursi), Hanura (1 kursi), dan PDIP (1 kursi).

“Kita terbuka, bagi partai yang mau menyusul bergabung dengan KAB silakan, kita buka pintu selebar-lebarnya termasuk partai-partai yang dulu bergabung dalam KAB. Ada beberapa partai yang dulu juga di KAB, sekarang terserah mereka, mau bergabung silakan, tidak juga tidak apa-apa,” pungkas Mualem.

Di tengah isu terbentuknya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II di DPRA, tercium aroma perpecahan di internal Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Aceh yang berbeda merespons koalisi tersebut. Antara sesama pengurus, ternyata tidak satu pandangan dengan koalisi ini.

Plt Ketua DPW PAN Aceh, T Hasbullah HD, sudah sepakat bergabung dalam KAB jilid II ini, bahkan ia hadir dalam rapat bersama lintas parpol yang tergabung dalam KAB beberapa hari lalu. Namun belakangan, anggota DPRA dari Fraksi PAN di DPRA, Asrizal Asnawi justru mengatakan PAN belum membahas perihal koalisi mereka di DPRA.

“Sampai hari ini PAN belum membahas perihal koalisi di rapat harian DPW PAN Aceh, ke mana dan dengan siapa PAN berkoalisi di parlemen 2019. Ini perlu disampaikan, mengingat banyak kader dan simpatisan PAN di bawah yang menanyakan hal ini kepada kami sebagai pengurus,” kata Asrizal yang juga Ketua Bapilu PAN Aceh kepada Serambi, baru-baru ini.

Asrizal mengatakan itu, menyusul berita Serambi berjudul ‘PA dan PNA Bersatu’ yang di dalamnya juga tersebut tujuh parpol sepakat dengan KAB jilid II, salah satunya PAN. Asrizal mengatakan, di internal PAN, semua hasil keputusan yang diambil melalui proses mekanisme partai sesuai AD/ART. “Seperti tahun 2014 koalisi dibicarakan alot di DPW PAN sehingga memutuskan untuk bersama teman-teman partai lain untuk membentuk KAB jilid I,” katanya.

Demikian juga perihal dukungan untuk Pilkada 2017, saat itu pengurus tetap istikamah mendukung pasangan Mualem-TA Khalid karena sudah diputuskan di rapat harian walau harus berbeda dengan DPP yang merestui dan mendukung Tarmizi Karim kala itu. “Dalam mekanisme PAN, tidak bisa satu orang menentukan arah kebijakan ke mana PAN akan koalisi. PAN sangat nyaman di KAB jilid I, dengan mitra-mitra partai yang lama, namun komposisi sekarang kan sudah berbeda, ada PNA dan SIRA yang bergabung sehingga pembicraan di internal partai harus lebih serius,” demikian Asrizal.

Hingga berita ini diturunkan semalam, Serambi belum berhasil mengonfirmasi hal ini kepada Plt Ketua DPW PAN Aceh, T Hasbullah HD. Beberapa kali dihubungi, Hasbullah tidak mengangkat teleponnya. Namun informasi yang diterima, DPW PAN Aceh akan segera menggelar konferensi pers terkait ini.(dan)