Kanal

Cairan Rokok Elektrik Dikenakan Cukai

Rokok Elektrik - TRIBUNNEWS

* Khusus yang Berbahan Tembakau

BANDA ACEH - Terhitung sejak 1 Juli 2018, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Bea Cukai sudah mulai memberlakukan tarif cukai untuk liquid vape (cairan untuk rokok elektrik). Pemberlakuan itu khusus untuk liquid yang berbahan tembakau.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Banda Aceh, Selasa (28/8) menggelar sosialisasi ketentuan pemberlakuan cukai itu kepada pelaku usaha terkait, dinas perizinan, BBPOM, hingga awak media, yang berlangsung di Banda Aceh.

Kepala KPPBC Banda Aceh, Bambang Lusanto Gustomo yang didampingi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Dede Ferdian kemarin mengatakan, penetapan tarif cukai ditujukan untuk hasil produk tembakau lainnya (HPTL) 57 %. Liquid vape yang berbahan tembakau termasuk dalam HPTL. Hal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 146/PMK 010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

“Jadi yang dikenakan tarif cukai ini yang berbahan tembakau, informasi dari BBPOM, bahwa di lapangan juga ada liquid vape yang berbahan selain tembakau, tetapi jumlahnya sangat kecil. Orang tidak suka yang tidak ada tembakau karena rasanya seperti menghisap kertas,” ujar Bambang.

Bambang mengatakan, sejauh ini Bea Cukai baik di level pusat maupun di daerah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait ketentuan pengenaan tarif cukai pada vape yang merupakan bagian dari HPTL. Sehingga mereka dapat mengikuti sesuai dengan aturan yang baru.

Dikatakan, bahwa Bea Cukai Banda Aceh memang memiliki agenda rutin untuk melakukan pengawasan, dengan melakukan razia terhadap barang yang dikenakan cukai. Maka kedepan liquid vape ini juga akan terus diawasi dan dirazia, jika ada yang tidak menggunakan pita cukai maka akan ditindak.

Sosialisasi kemarin disampaikan oleh Teguh Masdar (Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, KPPBC Banda Aceh), Hantyo Pranolo (Kasi Perizinan dan Fasilitas II, Kanwil DJBC Aceh). Sedangkan moderator, Dede Ferdian.

Mereka menyampaikan ketentuan cukai HPTL mulai dari ketentuan umum cukai, HPTL, perizinan NPPBKC, pelunasan cukai hingga perdagangan barang kena cukai. Setelah berlakunya ketentuan cukai HPTL ini diharapkan ada kepastian hukum bagi pelaku usaha vape yang memproduksi/menjual HPTL.

Dede Ferdian menyampaikan, sosialisasi ini diharapkan mengubah pandangan pelaku usaha, bahwa untuk menjadikan legal itu mudah, sehingga ke depan muncul UKM kreatif sebagai produsen vape ataupun toko vape yang legal.

Kepala KPPBC Banda Aceh, Bambang Lusanto Gustomo mengatakan, meskipun aturan tarif cukai untuk produk hasil tembakau lainnya (HPTL) atau liquid vape mulai berlaku 1 Juli 2018. Namun Bea Cukai masih memberi waktu kepada pelaku usaha untuk mengikuti aturan tersebut hingga 1 Oktober 2018.

Dalam rentang waktu tiga bulan ini, Bea Cukai memberi waktu kepada pelaku usaha vape untuk menghabiskan stok barang yang belum berpita cukai, maupun mengembalikan kepada produsen.

“Pemerintah sudah mendiskusi dengan asosiasi pelaku usaha vape, dan asosiasi juga sudah menerima. Bahwa diberikan waktu selama tiga bulan untuk menghabiskan liquid vape yang belum menggunakan pita cukai, kalau hingga 1 Oktober belum habis maka diserahkan ke teman-teman pengusaha mau dikemanain nanti, tergantung bisnis mereka lah,” ujar Bambang.

Ia menilai, waktu tiga bulan dirasa sudah cukup bagi produsen untuk memenuhi ketentuan perizinan dan pemenuhan ketentuan cukai atas produknya. Serta menjadi waktu yang cukup bagi toko vape melakukan penyesuaian atas produk yang dijual. (mun)

Editor: bakri
Sumber: Serambi Indonesia

Aldi Novel Adilang Hanyut hingga ke Jepang: Saya Hanya Berdoa, dan Hiu Itu Pergi

Berita Populer