Kanal

Nova Minta Bupati Lantik KIP Simeulue

NOVA IRIANSYAH -

* Paling Telat 4 September 2018

SINABANG - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, memerintahkan Bupati Simeulue, Erly Hasyim, agar segera melantik komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023.

Untuk diketahui, Surat Keputusan (SK) penetapan terhadap komisioner KIP Simeulue telah dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 3 Juli 2018. Tetapi hingga sekarang yang sudah memasuki bulan kedua, Bupati belum juga melakukan pelantikan. Di sisi lain, pelaksanaan Pemilu (Pileg dan Pilpres) juga sudah semakin dekat.

Perintah Nova kepada Bupati Simeulue tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 27 Agustus 2018. Anggota DPRK Simeulue, Ihya Ulumuddin, yang ditanyai Serambi, Minggu (2/9), membenarkan adanya surat tersebut. “Benar,” ujarnya singkat.

Dalam suratnya, Plt Gubernur Aceh antara lain meminta kepada bupati agar segera melantik anggota KIP Simeuleu dalam rangka mendukung kelancaran tahapan Pemilu 2019.

“Dalam rangka mendukung kelancaran tahapan Pemilu tahun 2019, kami mintakan saudara (bupati) agar segera meresmikan keanggotaan KIP Simeulue yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU RI nomor 832/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018,” bunyi surat tersebut.

Lebih lanjut Nova menegaskan, pelantikan terhadap komisioner KIP Simeulue itu harus sudah dilakukan paling lambat 4 September 2018. Ia juga meminta Bupati agar melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama.

Sementara itu, Bupati Simeulue Erly Hasyim, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Serambi beberapa waktu lalu menyatakan bahwa dari hasil kajian dan evaluasi pihaknya terdapat beberapa hal yang berpotensi terjadi pembatalan terhadap komisioner KIP tersebut.

Dia mengatakan, apabila dirinya melantik para komisioner KIP itu, maka dipastikan akan ada gugatan secara hukum melalui PTUN terkait tiga orang komisioner yang menurutnya cacat hukum.

“Seorang menjadi tersangka dan dua orang lagi tidak mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian, yakni bupati,” katanya.

Dari hasil diskusi pihaknya dengan sejumlah pakar hukum, Erly Hasyim memastikan pemerintah akan kalah menghadapi gugatan itu mengingat kesalahannya sangat fatal. Hal yang paling buruk jika pelantikan tetap dipaksakan adalah, adanya celah gugatan selanjutnya untuk membatalkan hasil pemilu, karena tiga komisioner KIP cacat hukum.

“Maka dengan argumentasi inilah pemerintah belum dapat melakukan pelantikan, mengingat gugatan hukum yang akan dilakukan nantinya sudah pasti kepada pemerintah daerah, bukan kepada institusi lain,” tegas Bupati Simeulue yang mengaku saat ini sedang melaksanakan ibadah Haji.

Lebih lanjut dia katakan, pihaknya berencana akan menyampaikan kepada pihak yang berwenang agar dilakukan penyelesaian dengan dua opsi. Pertama adalah pembatalan terhadap tiga komisioner yang secara hukum tidak dibenarkan dan sebagai penggantinya ditetapkan tiga orang cadangan yang tersedia. Opsi kedua adalah dilakukan penyeleksian ulang.

Kedua opsi itu, ujar Erly Hasyim, merupakan pandangan dan argumentasi pemerintah sehingga agar tidak menjadi preseden buruk dalam tubuh pemerintah.

“Kembali saya tegaskan bahwa pemerintah tidak akan ambil resiko yang hanya akan menguras energi kita. Yang penting saat ini pelaksanaan pemilu tidak terkendala karena untuk sementara KIP Simeulue dikendalikan oleh KIP Aceh,” pungkas Bupati Simeulue ini.(sm)

Editor: bakri
Sumber: Serambi Indonesia

Video Viral Jokowi Hormat Sendiri saat Indonesia Raya Berkumandang, Begini Menurut Undang-undang

Berita Populer