Kanal

Bawaslu Diminta tak Kecewakan Rakyat

Abdullah Puteh di Kantor Bawaslu Pusat, Jumat (24/8/2018). - SERAMBINEWS.COM/FIKAR W.EDA

* Soal Caleg Koruptor

BANDA ACEH - Pengamat politik dan pemerintahan di Aceh, Dr Taufiq A Rahim menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) tidak berpihak kepada rakyat, karena setuju dan meloloskan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif dan anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 nanti.

“Dibenarkannya koruptor dan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif dan DPD oleh Bawaslu RI menunjukkan bahwa tidak ada keberpihakan terhadap rakyat. Tindakan itu juga melukai serta mencederai hati rakyat,” kata Taufiq kepada Serambi di Banda Aceh, Sabtu (8/9) sore.

Sebagaimana diketahui, antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI terjadi perbedaan pendapat terkait larangan mantan narapidana korupsi untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dan calon anggota DPD pada Pileg 2018. KPU RI melalui PKPU-nya tegas mengatur bahwa eks koruptor yang telah berkekuatan hukum melakukan korupsi, tidak boleh dicalonkan, sementara Bawaslu tetap meloloskannya.

Menurut Taufiq, secara etika politik, para eks koruptor memang tidak boleh diloloskan lagi sebagai calon anggota legislatif, karena mereka telah merugikan kehidupan rakyat, mengeruk, dan merampas uang rakyat dengan cara korupsi. “Tetapi Bawaslu memanfaatkan celah hukum dan argumentasi, membenarkan koruptor dan mantan napi koruptor untuk mencalonkan diri ikut kontestasi politik pada Pileg April 2019 mendatang. Ini aneh,” tukas Taufiq.

Menurutnya, kepentingan politik secara substantif dan keseluruhan adalah untuk rakyat, membela kepentingan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Justru dia heran, ketika Bawaslu memperjuangkan orang yang telah merugikan rakyat karena perbuatan korupsinya.

“Jelas bahwa Bawaslu tidak berpihak ke rakyat. Mereka dikendalikan oleh pihak tertentu yang secara politik memperlihatkan Bawaslu ingin mengulangi kekecewaan rakyat dengan memperjuangkan para koruptor untuk dapat dicalonkan lagi,” kata Taufiq.

Secara etika dan aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pencalonan bahwa yang pernah terlibat tiga kasus; korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual pada anak, jelas tidak dibenarkan. Menurutnya, terlihat jelas kesan Bawaslu memaksakan kehendak dengan argumentasi hukum. “Ini patut dicurigai, ada agenda tersembunyi dari lembaga pengawas ini,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Sumber: Serambi Indonesia

Ditemukan Tewas di Sawah, Mahasiswi Aceh Ternyata Dibunuh Pacar karena Alasan Ini

Berita Populer