Kanal

Thailand Pelajari Perdamaian Aceh

Ketua Komisi I, Azhari Cagee didampingi Ketua Fraksi PA di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky menyerahkan cenderamata kepada perwakilan delegasi Thailand di DPRA -

BANDA ACEH - Tim delegasi Thailand yang diwakili oleh King Prajadhipok’s Institute Thailand melakukan studi ke Aceh dalam rangka mempelajarai proses rekonsiliasi konflik dan perdamaian Aceh. Tim yang beranggotakan 47 orang itu disambut oleh anggota DPRA dan melakukan pertemuan di gedung utama DPRA, Senin (10/9).

Pertemuan itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee didampingi Ketua Fraksi PA di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. Dalam pertemuan yang berlangsung sekira satu jam lebih itu, para delegasi mengulik beberapa hal terkait proses perdamaian antara RI dan GAM yang terjadi beberapa tahun lalu.

Salah satu delegasi menyebutkan, bahwa saat ini di negara mereka, tepatnya di Thailand Selatan masih terjadi konflik. Oleh sebab itu, mereka sengaja memilih Aceh untuk studi kenegaraan, guna mempelajari proses perdamaian di Aceh dan berharap bisa diimplementasikan pihak yang bertikai di negera mereka.

Ketua Komisi I, Azhari Cagee meyambut baik kedatangan para delegasi Thailand tersebut. Dalam kesempatan itu, Azhari menceritakan banyak hal terkait proses perdamaian dan penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. “Pertama terjadi perundingan di Jenewa, tapi gagal. Kemudian dilanjutkan di Tokyo pada tahun 2002, juga gagal. Lalu lahir darurat militer tahun 2003,” kata Azhari Cagee.

Azhari menceritakan, keinginan kedua pihak untuk berdamai sangat kuat meski gagal dalam perundingan yang telah dilakukan, karena tidak tercapainya kesepakatan-kesepakatan. “Darurat militer dimulai dari tahun 2003 dan baru berakhir pada 26 Desember 2004 saat musibah tsunami meluluhlantakkan Aceh,” katanya.

Barulah kemudian, kesepakatan damai terwujud. Azhari menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia dan GAM saat itu sepakat berdamai, tujuannya untuk membangun Aceh yang telah porak-poranda. “Di situlah terajut kesepakatan dengan perjanjian-perjanjain kedua pihak. Kemudian perjanjian itu direalisasi dalam bentuk undang-undang (UUPA) dan qanun-qanun,” katanya.

Azhari juga menjelaskan, bahwa salah satu perjanjian adalah para mantan kombatan GAM bersama masyarakat Aceh lainnya dibolehkan mendirikan partai lokal. “Saya dan beberapa orang lainnya duduk di DPRA ini berkat perjanjian damai tersebut. Kemudian ada juga wewenangan yang diberikan untuk Aceh, termasuk hasil alam,” jelas dia.

Para delegasi yang hadir merupakan pihak-pihak profesional di Thailand, seperti perwakilan militer, perwakilan LSM, penyelenggara pemilu, dan pihak pemerintah lainnya. Selain ke Aceh, para delegasi juga akan berkunjung ke Yogyakarta.(dan)

Editor: bakri
Sumber: Serambi Indonesia

Wanita Tewas Dalam Lemari Pernah Unggah Foto Bersama Pelaku, Sempat Usir dari Kos sebelum Dibunuh

Berita Populer