Minggu, 30 Agustus 2015
Home » Opini

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui BKPG

Kamis, 6 Desember 2012 08:21

SEJAK 2007 pemerintah telah menerapkan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang di-launching oleh Presiden SBY. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan secara mendiri dan partisipatif.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat tentu juga memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat daerah serta berbagai pihak untuk memberikan jaminan akaan keberhasilan dan keberlanjutan program.  

Sejalan dengan itu Pemerintah Aceh juga menerapkan program serupa dan mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan hibah dana ke gampong-gampong yang dikenal dengan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG). Leading sector program ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh. Pemerintah Aceh yang baru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk tetap menggulirkan bantuan keuangan peumakmue gampong dan dibuktikan dengan komitmen yang kuat seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017.

 Pengaruh signifikan
Hasil dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) dan penelitian yang dilakukan oleh Aceh Isntitute dan BPM Aceh menunjukkan bahwa program BKPG berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Aceh. Temuan di lapangan menunjukkan kualitas output yang dihasilkan oleh program BKPG secara rata-rata di atas biaya yang tersedia. Tidaklah salah jika program BKPG ini sepatutnya dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan lagi pada masa.

Jumlah penduduk miskin di Aceh pada 2012 masih tinggi yang ditandai dengan masih tingginya angka pengangguran. Kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan gampong dan kelembagaan masyarakat yang belum merata merupakan kondisi lain yang dihadapi hampir semua kabupaten di Aceh. Begitu juga dengan kondisi gampong yang belum mampu membiayai dan mengurus rumah tangganya sendiri karena tidak memiliki sumber pendapatan. Masalah lain yang terjadi adalah sumber daya alam di gampong-gampong yang belum dikelola dengan baik untuk perbaikan hidup masyarakat.

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan ekonomi yang rumit dan masih menjadi perioritas pemerintah baik secara nasional maupun regional. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2011, prosentase penduduk miskin Aceh masih di kisaran 18,46%. Konflik bersenjata yang berkepanjangan diikuti dengan bencana tsunami telah menyebabkan proses pembanguann daerah ini mengalami beban yang berat. Karenanya proses pembangunan gampong dengan pembanguna infrastruktur dan pengembangan di sektor ekonomi tetap menjadi fokus pemerintah Aceh dalam periode kepemimpinan Zikir yang tertuang dalam RPJM Aceh 2012-2017

 Perlu strategi pendukung
Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Aceh, pemerintah Aceh perlu menerapkan strategi-strategi pendukung. Strategi yang tepat dan baik sangat diperlukan untuk menghadapi masalah yang bakal timbul di Aceh setelah berakhirnya konflik dan bencana. Salah satu strategi popular yang sudah dilakukan pemerintah Aceh dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan adalah program pembangunan rumah dhuafa secara massive di seluruh Aceh. Sekali lagi kita acungi jempol dan impressive. Upaya lain adalah komitmen untuk melanjutkan pemberian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang merupakan program yang sangat diaparesiasi oleh masyarakat.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas