BLANGPIDIE - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Aceh tentang adanya keinginan untuk mengevaluasi semua perusahaan tambang bijih besi yang ada di Aceh, sebagimana diungkapkan Kadis Pertambangan dan Energi Aceh, Said Ikhsan kepada Serambi, Selasa (11/10).

Sekretaris YARA Perwakilan Abdya, Harmasnyah Darmi, melalui pers rilis yang diterima Serambi, Rabu (12/10), meminta Pemerintahan Aceh untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) supaya perusahaan tambang yang sudah beroperasi dan sudah kelihatan hasilnya dapat memenuhi kewajiban kepada daerah dan masyarakat.

Menurut Harmansyah, sudah seharusnya Pemerintah Aceh mengintervensi hal ini, dan meminta ketegasan dari Pemerinta Kabupaten agar semua perusahaan yang ada di wilayahnya untuk memperhatikan kewajiban kepada daerah, lingkungan dan masyakat. “Kewajiban bukan hanya untuk PAD yang harus diberikan oleh perusahaan, tetapi juga kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta para bupati/walikota, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan se-Aceh agar melakukan evaluasi dan penertiban terhadap perusahaan tambang bijih besi yang telah, maupun yang akan melakukan eskspor tapi belum melunasi kewajibannya.

“Permintaan ini disampaikan Gubernur dalam suratnya Nomor: 540/30453 tanggal 5 Oktober 2011 lalu,” ungkap Kadis Pertambangan dan Energi Aceh, Said Ikhsan kepada Serambi, Selasa (11/10) di ruang kerjanya.(tz)