BANDA ACEH - Politisi Aceh, Mukhlis Mukhtar SH menilai, kisruh pilkada Aceh saat ini sebuah bukti bahwa elit politik dan pemerintahan Aceh gagal. Persoalan pilkada bisa diselesaikan oleh pemerintah Aceh, DPRA, dan KIP Aceh, kalau mereka satu kata.

Ditemui saat menghadiri acara deklarasi pasangan Cagub/Cawagub Aceh, Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, Rabu (12/1)  Mukhlis Mukhtar mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengatur secara detil tentang kewenangan Aceh, termasuk masalah pemerintahan.

Didampingi Ketua GNCI Aceh Safaruddin SH, Mukhlis Mukhtar yang juga advokat senior ini mengatakan, pilkada adalah urusan pemerintahan dan politik yang bisa diselesaikan di Aceh. Tetapi, yang terjadi selama ini baik pemerintah, KIP, dan DPRA jalan sendiri-sendiri. “Kalau ada kesepakatan tiga lembaga ini, maka tidak perlu turun tangan pihak Depdagri, apalagi sampai menggugat ke MK,” ujar Mukhlis.(swa)