TERKAIT ada pernyataan untuk penarikan Kartu JKA bergambar salah seorang calon gubernur Aceh, menurut saya bukan sebuah langkah yang tepat. Di sini, terlihat ada kelemahan fungsi pengawasan dewan terhadap kinerja eksekutif. Mengapa tidak dari awal sebelum dicetak, mereka meminta diperlihatkan bentuk settingnya?

Adanya foto di Kartu JKA sebenarnya tidak begitu berpengaruh yang signifikan bagi masyarakat untuk pemilihan calon gubernur, karena masyarakat sudah punya pilihan masing-masing. Jadi tak perlu ditarik kembali, sebab jika dipertimbangkan secara ekonomi akan menimbulkan kerugian atau akan menimbulkan dampak lainnya.

Penarikan Kartu JKA janganlah disamakan seperti penarikan kembali berbagai barang atau produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan jika beredar di pasar. Anggap saja Kartu JKA sama seperti kartu lainnya, yang bagi orang miskin sama seperti membawa uang ketika hendak berobat ke rumah sakit.

Ke depan, jika perlu diperbaiki, maka harus diperbaiki dengan pertimbagan dari berbagai aspek. Pihak eksekutif ketika membuat Lartu JKA tidak perlu memuat foto gubernur. Demikian pula pihak legislatif harus mengawasi program dan kinerja eksekutif.

Didi Wahyudi
Warga Gampiong Blang Oi Meuraxa, Banda Aceh.