Ratusan korban konflik dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah kembali mendatangi Gedung DPRA, dua hari lalu. Target mereka masih sama seperti tahun lalu, menuntut rumah bantuan sebagai pengganti rumah mereka yang dibakar/dirusak pada masa konflik.

Para pengunjuk rasa itu menilai, pemerintah belum juga memenuhi kewajibannya menyediakan rumah untuk mereka selaku korban konflik, meski perdamaian Aceh sudah berjalan tujuh tahun. “Kami datang kemari (DPRA -red) cuma untuk menuntut hak kami yang sudah dijanjikan pemerintah sejak nota perdamaian diteken,” ujar Idris, seorang pengunjuk rasa saat berorasi di depan Gedung DPRA.

Tuntutan itu bukan tanpa alasan. Dalam nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM (MoU Helsinki), dicantumkan klausul bahwa masyarakat sipil yang rumahnya dibakar/dirusak pada masa konflik, berhak mendapatkan rumah bantuan yang biayanya disediakan pemerintah pusat melalui dana reintegrasi. Dana ini dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Ketua BRA Pusat, dr Haniff Asmara MMSc mengatakan, rumah untuk korban konflik sudah dibangun 39.000 unit di Aceh.

“Dalam jumlah itu termasuk di antaranya di Bener Meriah dan Aceh Tengah. Jadi, kalau ada korban konflik yang mengaku belum dapat rumah, ini perlu ditelusuri lagi,” kata Haniff.

Jika memang ada yang sudah dibangun di Aceh Tengah dan Bener Meriah mengapa ada begitu banyak korban konflik yang tak kebagian? Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi berpendapat, persoalan yang menimpa korban konflik di Aceh Tengah dan Bener Meriah akibat salah urus dari awal. “Kalau sejak awal dilakukan pendataan korban konflik secara benar, tak akan terjadi seperti ini.”

Yang menarik lagi, pimpinan lembaga wakil rakyat itu juga menegaskan, penyelesaian masalah ini jangan cuma diserahkan kepada pemerintah, tapi masyarakat pun harus proaktif. “Kalau masyarakat diam melihat ada kecurangan, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan?”

Kecurangan yang dimaksud Amir Helmi antara lain adalah adanya dugaan rumah-rumah yang telah dibangun untuk korban konflik sebagiannya jatuh ke orang-orang yang tak berhak, alias bukan korban konflik. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang betul-betul korban konflik tidak kebagian rumah.

Hal serupa juga terjadi pada korban tsunami. Jumlah rumah yang dibangun untuk korban tsunami jika ditotal sudah jauh lebih dari cukup, kenyataannya hingga sekarang ada begitu banyak korban tsunam yang berteriak-teriak belum kebagian rumah bantuan. Padahal, di tempat lain banyak pula orang yang bukan korban tsunami telah menerima rumah-rumah bantuan.

Jadi, benar seperti kata Amir Helmi bahwa masalah ini harus diselesaikan dari akarnya. Yakni soal data yang harus konkret. Jika ada orang yang bukan korban konflik sudah telanjur menerima rumah bantuan, maka harus ada kerelaan mengembalikan atau ada ketegasan BRA dan pemerintah mengambil kembali untuk diserahkan kepada yang berhak. Jika tidak, seberapapun jumlah rumah dibangun, tetap saja tak akan cukup. Yang kasihan adalah mereka yang benar-benar korban konflik seperti yang berdemo itu.