Breaking News:

Rekonsiliasi Politik

PERLAHAN tapi pasti, aksi kekerasan menjelang pemilihan kepala daerah mulai terjadi. Dua peristiwa kekerasan terjadi dalam rentang waktu

Rekonsiliasi Politik
Mashudi SR

PERLAHAN tapi pasti, aksi kekerasan menjelang pemilihan kepala daerah mulai terjadi. Dua peristiwa kekerasan terjadi dalam rentang waktu yang sangat berdekatan di penghujung November lalu. Kejadian pertama dilaporkan menimba “rumah politik” sang Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Aksi kedua, juga tidak jauh dari Seuramo Irwandi-Muhyan, di pusat Kota Banda Aceh. Peristiwa terakhir ini, menimbulkan korban tiga warga yang mengalami luka-luka. Adakah rentetan dua peristiwa tersebut jawaban atas asumsi publik, bahwa ia memiliki kaitan dengan agenda politik lokal yang saat ini sedang berjalan?

Sepanjang proses pilkada yang dikonflikkan ini berlangsung, telah banyak yang menjadi “korban politik”. Mulai birokrat yang kehilangan jabatan secara tiba-tiba, kader partai yang dicopot karena berbeda sikap politik, sampai korban masyarakat biasa yang diidentifikasi sebagai pendukung salah satu kekuatan politik.

Karena itu, jawaban pasti terhadap pertanyaan di atas akan didapat jika aparat penegak hukum mau bersungguh-sungguh menindaklanjuti peristiwa kekerasan ini. Tidak sakadar menanggap pelaku misalnya, tetapi juga membongkar motif dan dalang di balik aksi tersebut dan mengumumkannya ke publik. Jika tidak, maka kasus ini akan ditempatkan publik sebagai bagian dari teror politik menjelang pilkada.

Pengungkapan kasus ini secara tuntas akan menjawab dua pertanyaan besar sekaligus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pertama, apakah kepolisian bisa memberikan keyakinan kepada publik, bahwa mereka bisa memberikan rasa aman selama proses pilkada ini berlangsung? Kedua, apakah peristiwa itu dilakukan oleh lawan-lawan politik sang petahana, Irwandi Yusuf? Sebab yang dijadikan sasaran berkaitan dengan modalitas politik Irwandi Yusuf.

Masyarakat dengan logika berfikirnya sendiri semakin tinggi membangun asumsi-asumsi bahwa pilkada ini begitu potensial melahirkan aksi kekerasan. Deretan peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang tahun ini, coba disimpulkan sebagai bagian dari kekerasan bermotif politik. Meski beberapa dari peristiwa tersebut murni tindakan kriminal, tetap saja itu dianggap memiliki mata rantai dengan politik merebut puncak kekuasaan di tubuh eksekutif.  

Sikap dan logika yang dibangun masyarakat tersebut tentu tidak salah meski belum tentu benar. Pada setiap peristiwa politik seperti pilkada, di mana pun, selalu melahirkan ketegangan politik yang disertai dengan berbagai aksi sebagai bentuk dukungan kepada salah satu kekuatan politik. Tidak jarang aksi itu memantik munculnya tindak kekerasan, seperti pembakaran dan saling serang antarkelompok pendukung.

Di daerah seperti Aceh, eskalasi ketegangan politik sedikit berbeda di banding daerah lain. Pilkada kali ini merupakan pengalaman kedua bagi Aceh semenjak konflik bersenjata selama tiga dasawarsa berhasil diakhiri enam tahun lalu lewat perjanjian damai. Tentu saja transformasi perjuangan dari senjata ke bilik suara, dari hutan belantara ke meja perundingan politik, dari pola komando ke pola demokrasi, memerlukan adaptasi dengan tahapan waktu yang panjang. Aroma, gaya dan pola militeristik masih terlihat begitu kental dalam dinamika politik kali ini. Wajar saja bila kemudian masyarakat berasumsi, bahwa aksi kekerasan selama ini merupakan wujud dari ketidaksejutuan atau ketidakmampuan satu kelompok merundingkan kepentingan politiknya kepada kelompok yang lain.  

Lepas dari apakah pelaku dari berbagai aksi kekerasan itu salah satu kader partai atau bukan, secara politik, ketidakjelasan pelaku dan motif yang ada di balik peristiwa kekerasan tersebut, bisa merugikan bagi parta-partai politik. Publik akan terus mengarahkan tuduhannya kepada partai politik tertentu yang selama ini secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya dengan sikap politik Irwandi.  Lebih dari itu mengambangkan kasus ini semakin mempertajam gesekan sosial yang selama ini sudah mulai terasa.

Lantas, bagaimana mestinya menyikapi semua aksi kekerasan yang seakan mengiringi proses pilkada ini? Semua kekuatan politik yang ada sudah bersepakat bahwa pilkada ini tidak semata ritual politik yang harus dijalani untuk mendapatkan pempimpin baru yang legitimate secara demokratis. Tetapi juga menjadi alat integrasi politik dan resolusi konflik masyarakat Aceh. Karena itu pilkada ini semestinya berkorelasi positif terhadap upaya penguatan damai Aceh.  

Yang diperlukan adalah implementasi dari kesadaran dan kesepakatan tersebut. Semua kekuatan politik harus bisa menjaga sikap untuk tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara-cara primitif ketika terjadi benturan kepentingan. Jangan jadikan soliditas sosial masyarakat sebagai alat paksa dalam perebutan kepentingan politik kelompok. Terlalu mahal ongkos yang harus ditanggung bila terjadi gesekan dan letupan di masyarakat bawah karena ulah segelintir elite politik yang nyinyir dan gila kekuasaan.  

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved