Breaking News:

Kabupaten Pertanyakan Perubahan Rasio Dana Otsus

Anggota DPRK Aceh Jaya mempertanyakan rencana Pemerintah Aceh ingin mengubah rasio pembagian dana otsus antara

Editor: bakri
* DPRA: Bupati Jangan Resah

BANDA ACEH - Anggota DPRK Aceh Jaya mempertanyakan rencana Pemerintah Aceh ingin mengubah rasio pembagian dana otsus antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Aceh dari 60:40 persen menjadi 40:60 persen pada penyusunan RAPBA 2013.

“Kalau porsi pembagiannya dibalik dari 60  menjadi 40 persen untuk jatahnya kabupaten/kota, maka usulan program dari kabupaten/kota yang perlu dibiayai dari sumber dana otsus, bakal banyak yang terpangkas pada tahun depan,” ungkap anggota Badan Anggaran DPRK Aceh Jaya, Saudi, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua II DPRA Sulaiman Abda, di ruang kerjanya, Rabu (10/10) kemarin.

Selain Saudi juga hadir empat anggota DPRK Aceh Jaya lainnya  Tgk Kamaruddin, Safalia Usman, Tgk Ashalan dan Mahar Juni.

Saudi mengatakan tujuan pihaknya bertemu pimpinan DPRA antara lain mempertanyakan kepastian ada atau tidak perubahan dalam Qanun Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus Nomor 2 tahun 2008.

Selain itu, katanya, usulan program otsus yang disampikan Pemkab Aceh Jaya, setelah pembahasan di tingkat TAPA dan DPRA, sering mengalami perubahan yang signifikan.

“Banyak usulan program pro rakyat yang disampaikan DPRK Aceh Jaya kepada pihak eksekutif, setiba di Banda Aceh, telah berubah. Anehnya lagi, ada usulan program yang tidak pernah diusul, masuk dalam program dana otsus jatahnya kabupaten Aceh Jaya,” ujarnya.

Wakil Ketua II DPRA Sulaiman Abda mengatakan rencana merubah Qanun Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pembagian dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus, memang sudah pernah dibicarakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan Pimpinan DPRA.

“DPRK dan bupati/walikota tidak perlu terlalu resah dengan revisi qanun bagi hasil migas dan penggunaan dana otsus,” ujarnya.  Kalau pun rasio baginya dibalik dari 60 persen menjadi 40 persen untuk kabupaten/kota, penggunaan anggarannya nanti juga jatuh ke kabupaten/kota, apakah itu yang menjadi usulan pemerintah provinsi maupun usulan dari pemerintah kabupaten/kota.

Sulaiman menyebutkan perubahan beberapa isi dari qanun bagi hasil migas dan dana otsus itu dimaksudkan untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut memiliki batas waktu hingga 20 tahun untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRA, Amir Helmi mengatakan, dari 12 raqan qanun yang kini sedang dibahas Pansus dan komisi dewan, baru raqan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang pembahasan materinya telah selesai. (her)   

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved