Breaking News:

Salam

Provinsi tidak Boleh Kaku Soal Dana Otsus

Para kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRK dari 23 kabupaten/kota se-Aceh meminta Dana Otonomi Khusus (Otsus) 2013 diberikan

Editor: bakri
Para kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRK dari 23 kabupaten/kota se-Aceh meminta Dana Otonomi Khusus (Otsus) 2013 diberikan dalam bentuk dana segar langsung ke rekening kas masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Selama ini, dana tersebut justru baru disalurkan apabila ada usulan program yang disampaikan kepala daerah ke pihak provinsi.

Para pimpinan kabupaten/kota melihat sistem panyaluran dana Otsus sebagaimana dilakukan selama ini banyak kelemahan dan penyimpangannya. Antara lain, seperti dikatakan Bupati Pijay HM Gade Salam, dalam pelaksanaan lelang paket proyek Dana Otsus, Unit Pelaksana Lelang (UPL) SKPA di Banda Aceh meminta upeti 5 persen per paket proyek kepada kontraktor pemenang proyek yang ditender di Banda Aceh.

Selain itu, sejak pelelangannya dilakukan di Banda Aceh pada 2008-2010, ratusan bahkan ribuan paket proyek otsus kabupaten/kota tidak selesai, bahkan ada yang sampai kini telantar. Karena itulah pihak kabupaten/kota meminta, mulai tahun 2013 dana otsus disalurkan dalam bentuk tunai.

Sedangkan Wali Kota Banda Aceh, Ir Mawardy Nurdin MEng, justru mempertanyakan dana Otsus yang akan dikuasai provinsi digunakan untuk apa? Ia mengaku belum menerima penjelasan resmi dari Pemerintah Aceh tentang itu.

Ia pun mengatakan, formula pembagian dana Otsus yang ada sekarang ini, sangat tidak menguntungkan Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi. Sebab, dasar pembagian dana Otsus kabupaten/kota yang sekarang 60 persen itu adalah luas daerah, jumlah penduduk miskin, pengangguran, serta ketersedian prasarana dan sarana infrastruktur yang masih minim.

Kalau standar itu tetap digunakan, maka Kota Banda Aceh akan sangat sedikit mendapat Dana Otsus. Alasannya, karena indikator formula tersebut angkanya paling kecil di Kota Banda Aceh. Dan, ini sangat tidak mendukung bagi pembangunan ibu kota provinsi.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA) Drs A Munir Azis menjelaskan, sesuai undang-undang, Dana Otsus di samping menjadi penerimaan Pemerintah Aceh, juga merupakan penerimaan kabupaten dan kota yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Aceh. Dengan demikian, dua-duanya punya hak yang sama untuk menerima dari pemerintah pusat.

Itulah masukan penting yang hari-hari ini harus menjadi bahan kajian matang jajaran Pemerintah Provinsi Aceh untuk bersikap bijak dan tidak kaku soal dana Otsus yang ternyata sarat masalah. Toh, bagi masyarakat siapa yang mengelola dana Otsus tidaklah menjadi soal, yang paling penting bagaimana dana itu bisa bermanfaat sepenuhnya bagi pemajuan daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Jadi, siapapun yang mengelola dana Otsus, jangan sampai habis untuk hal-hal yang tak penting dan tidak produktif. Misalnya, untuk biaya perjalanan dinas, studi banding, atau bahkan beli mobil dinas dan laptop. Itu sudah pernah terjadi. Maka jangan terulang.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved