Masyarakat Tolak Patok Permanen Nafasindo

Sebagian masyarakat Aceh Singkil menolak patok permanen batas lahan hak guna usaha (HGU) PT Nafasindo dengan lahan

* Tak Sesuai Pengukuran BPN Aceh

BANDA ACEH - Sebagian masyarakat Aceh Singkil menolak patok permanen batas lahan hak guna usaha (HGU) PT Nafasindo dengan lahan masyarakat dalam 22 gampong di Singkil. Pasalnya, patok permanen dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dan PT Nafasindo, 21 Juni 2012 tanpa melibatkan masyarakat dan tidak sesuai hasil pengukuran BPN Aceh sebelumnya.

Perwakilan masyarakat H Sairun dan Sahyani menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor LBH Banda Aceh, Rabu (28/11). Keduanya didampingi Direktur LBH Banda Aceh Alhamda yang memfasilitasi masyarakat Aceh Singkil terkait sengketa ini.

“Selain tidak melibatkan masyarakat bersengketa, patok permanen BPN Pusat bersama PT Nafasindo yang dikawal polisi tanpa pengukuran ulang dan tidak mengacu hasil ukur BPN Aceh. Akibatnya terjadi perselisihan cukup merugikan masyarakat, hanya 1.158 hektare lahan di luar HGU PT Nafasindo. Sedangkan hasil ukur BPN Aceh melibatkan masyarakat dan PT Nafasindo sebelumnya, lahan yang selama ini digarap PT Nafasindo ternyata mencapai 4.000 hektar di luar HGU perusahaan itu,” kata H Sairun.

Menurut H Sairun, jika patok permanen dilakukan BPN Pusat itu tidak mengacu pada hasil ukur ulang BPN Aceh 10 Juni-10 Oktober 2010, maka sia-sia Pemerintah Aceh memfasilitasi sejak 2006 lalu sengketa lahan sawit belasan ribu hektare antara masyarakat setempat dengan perusahaan asal Malaysia tersebut.

“Kami juga sudah menyurati Gubernur Aceh tertanggal 29 Agustus 2012 tentang penolakan masyarakat terhadap patok permanen ini, kami harap Gubernur meresponnya. Sudah benar batas lahan PT Nafasindo dengan masyarakat sesuai hasil pengukuran BPN Aceh melibatkan kedua pihak. Sebanyak 4.000 hektar lahan di luar HGU PT Nafasindo adalah milik masyarakat, termasuk lahan hak ulayat, hak adat, dan lain-lain. Jika ini tidak ada jalan keluar, kami akan menggugat secara perdata dan pidana,” tegas Alhamda.(sal)

Ada Kongkalikong
ANGGOTA DPRA daerah pemilihan Singkil, Muslim Aiyub, ketika menghubungi Serambi meminta Gubernur Aceh secepatnya memanggil Deputi V BPN Pusat yang mematok permanen lahan itu.

“Karena kami melihat seperti ada kongkalikong antara BPN Pusat dengan PT Nafasindo sehingga mereka berani mengabaikan hasil pengukuran BPN Aceh yang sah untuk dijadikan patok permanen,” tegas Muslim.  

Seperti pernah diberitakan, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh menolak gugatan PT Nafasindo (penggugat) terhadap Gubernur Aceh (tergugat) terkait penyelesaian sengketa lahan perusahaan tersebut dengan warga 22 gampong dalam lima kecamatan di Singkil.

Karena itu, pematokan permanen batas lahan warga dengan PT Nafasindo yang sempat menunggu putusan hukum sudah bisa diselesaikan antara pihak perusahaan dengan Pemerintah, termasuk pematokan permanen batas lahan tersebut sesuai pengukuran BPN Aceh. Hal ini sesuai isi surat Gubernur Aceh semasa Irwandi Yusuf.(sal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved