Breaking News:

Opini

Dana Otsus vs PAD

TULISAN Bulman Satar dan Asrizal Luthfi tentang persoalan Dana Otsus (Otonomi Khusus) Aceh di harian ini beberapa hari lalu (12/2/2013) menarik

TULISAN Bulman Satar dan Asrizal Luthfi tentang persoalan Dana Otsus (Otonomi Khusus) Aceh di harian ini beberapa hari lalu (12/2/2013) menarik disimak. Di harian ini pula sebelumnya saya pernah menguraikan persoalan krusial ini (lihat; Serambi, 11/9/2012).

Benar memang, dominasi kontribusi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam struktur penerimaan Pemerintah Aceh masih begitu menonjol, yang hingga posisi 2010 lalu, kontribusinya tidak kurang dari 55,25%. Malah, jika penerimaan Dana Otsus digabung dengan sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat, yakni dana transfer (dana perimbangan) dan lain-lain pendapatan yang sah, kontribusinya mencapai 88,56% (2010). Dengan gambaran ini, berarti penerimaan dari sumber daerah sendiri, seperti pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sekitar 11,44% saja.

 Belum khawatir
Sejauh ini Pemerintah Aceh belum terlalu khawatir mengenai masalah ini, apalagi mengingat potensi penerimaan dari sumber Dana Otsus masih amat menjanjikan. Setidaknya, untuk periode Tahun 2014-2022 Aceh masih menerima Dana Otsus sebesar 2% dari dana alokasi umum (DAU), dan periode 2023-2027 sebesar 1% dari DAU.

Pada 2013 ini, seperti diberitakan Serambi, Aceh menerima Dana Otsus sebanyak Rp 6,6 triliun. Jumlah ini sedikit berada di atas prediksi penulis sebelumnya (sekitar Rp 5,9 triliun). Jika dihitung sejak tahun pertama (2008) Aceh dikucuri Dana Otsus, yang diterima Aceh pada 2013 ini hampir dua kali lipat dari tahun pertama.

Tahun pertama (2008), Aceh hanya menerima Dana Otsus Rp 3,59 triliun, lalu naik sedikit menjadi Rp 3,73 triliun (2009), berikutnya bertambah jadi Rp 3,85 triliun (2010), kemudian Rp 4,51 triliun (2011), dan Rp 5,40 triliun (2012). Dengan deskripsi data ini, Dana Otsus yang diterima selama 6 tahun (2008-2013) meningkat rata-rata sebesar 10,68% per tahunnya.

Dengan persentase kenaikan rata-rata terkini (sebesar 10,68% per tahun), menurut perkiraan penulis, pada 2014 mendatang Pemerintah Aceh akan menerima Dana Otsus sedikitnya Rp 7,30 triliun, dan 2017 berada pada kisaran angka Rp 9,90 triliun-Rp 10,0 triliun, dengan asumsi bahwa jumlah DAU juga terus meningkat setiap tahunnya.

Kenaikan penerimaan Dana Otsus ini juga berimplikasi pada besaran belanja Pemerintah Aceh. Pada 2013 ini, misalnya, dana yang digelontorkan dalam RAPBA mencatat angka tertinggi dalam sejarah pembelanjaan Aceh. Tahun ini Pemerintah Aceh mengalokasikan dana belanja sedikitnya Rp 11,785 triliun, atau hampir tiga kali lipat dibanding belanja enam tahun lalu (2007) yang hanya Rp 4,047 triliun.

Meningkatnya jumlah Dana Otsus yang diterima Pemerintah Aceh setiap tahunnya belum diimbangi dengan kemampuan keuangan dari sumber sendiri. Tahun 2013, jumlah PAD Aceh ditargetkan hanya Rp 804,284 miliar, atau persis sama dengan tahun sebelumnya (2012). Berarti dalam dua tahun ini jumlahnya tidak mengalami kenaikan. Tahun 2011 jumlah PAD Aceh Rp 797,29 miliar, lalu Tahun 2010 Rp 796,95 miliar, atau sedikit lebih tinggi dibanding 2009 (Rp 735,21 miliar), sementara 2008 jumlahnya Rp 716,29 miliar. Berarti jumlah PAD Aceh selama lima tahun terakhir (2008-2012) hanya tumbuh rata-rata  2,34% per tahunnya (di bawah dua digit).

Kontribusinya pun terlihat tidak menampakkan kemajuan yang membaik dari tahun ke tahun. Sumbangan PAD terhadap total pendapatan Aceh pada 2010 turun menjadi 11,44%, jauh di bawah kontribusi 2007, yang mencapai 19,50%. Andai data yang dikutip Luthfi benar, kontribusi PAD pada 2011 malah telah turun jadi 7,0%.

 Strategi antisipasi
Kucuran Dana Otsus yang terus meningkat setiap tahunnya sesuatu yang patut disyukuri. Namun, harus diingat bahwa berkah itu ada limitasi waktu. Pemerintah Aceh harus menyiapkan formulasi kebijakan atau langkah-langkah antisipatif yang taktis-strategis guna menghindari kondisi terburuk pascaberakhirnya alokasi Dana Otsus nanti. Seperti pernah saya sarankan di harian ini, setidaknya ada sejumlah langkah penting yang harus dijadikan fokus oleh Pemerintah Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved