Pilkada Aceh Selatan

Harmaini Plh Bupati Aceh Selatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Orda Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan

TAPAKTUAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Orda Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Drs H Harmaini MSi sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Aceh Selatan. Penunjukan Plh ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2008-2013, Tgk Husin Yusuf SPdI dan Daska Aziz Spd,  pada tanggal 10 Maret 2013 kemarin, serta belum selesainya tahapan pilkada 2012-2013.

Seperti diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2013-2018 telah selesai dilaksanakan, dan dimenangkan oleh pasangan H T Sama Indra SH dan Kamarsyah S.Sos MM (SAKA). Kemenangan pasangan ini telah dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu. Namun, masih ada satu tahapan yang belum terlaksana, yakni pelantikan calon terpilih.

Informasi penunjukan Sekda Aceh Selatan sebagai Plh Bupati setempat itu diterima Serambi dari Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Khaidir Amin SE selaku koordinator Komisi A dan B DPRK setempat Senin (11/3). Sekda Aceh Selatan, Drs H Harmaini Msi yang dikonfirmasi terpisah, Selasa (12/3) mengakui sudah menerima SK dari Kemendagri melalui Gubernur Aceh.

“Penunjukan Plh ini agar tidak terjadi kekosongan pimpinan pemerintahan yang bisa berdampak pada tidak terlayaninya masyarakat. Senin kemarin saya juga sudah memberitahukan kepada seluruh SKPD tentang perihal tersebut. Saya memastikan seluruh SKPD tetap menjalankan tugas dan fungsinya seperti biasa dalam melayani masyarakat,” kata Harmaini.

Dia mengungkapkan, surat penunjukan dirinya sebagai Plh dari Kementerian Dalam Negeri itu dibuat tanggal 5 Maret 2013, sedangkan surat pemberitahuan dari Gubernur Aceh yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, T Setia Budi tertanggal 6 Maret 2013. “Kedua surat tersebut sudah saya terima,” jelas H Harmaini.(tz)

Menghindari Kekosongan
WAKIL Ketua DPRK Aceh Selatan, Khaidir Amin menjelaskan, salah satu poin dalam surat Gubernur Aceh itu menjelaskan bahwa, mengingat tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan belum selesai, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan penyelenggara pemerintahan daerah, diminta kepada Sekda Aceh Selatan untuk melaksanakan tugas sebagai bupati sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut.

“Dalam menjalankan tugas sebagai Plh Kepala Daerah, Gubernur melalui Sekda Aceh juga meminta kepada Plh Bupati agar tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas pada masyarakat dan berkoordinasi dengan Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah di Aceh,” kata Khaidir.(tz)

Pengusung SAKA Optimis DPRK Taat Aturan
PARTAI pengusung HT Sama Indra SH/Kamarsyah SSos MM (SAKA) dalam Pilkada Aceh Selatan 2012-2013, menyatakan optimis DPRK akan taat aturan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada Aceh Selatan 2012-2013.  

Pernyataan itu diungkap Ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Aceh Selatan, Azmir SH, selaku salah satu partai pengusung pasangan SAKA dalam Pilkada lalu. Pernyataan itu sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Selatan, Syahril SAg yang menyesalkan sikap Ketua DPRK karena belum bersedia menjadwalkan pelantikan bupati terpilih Aceh Selatan.

Menurut Azmir, masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum DPRK menetapkan jadwal pelantikan bupati terpilih. Salah satunya adalah, Ketua DPRK Aceh Selatan harus mengindahkan putusan MK dengan melanjutkan rekap perhitungan hasil suara ke Gubernur Aceh.

“Dengan sudah diserahkan amar putusan MK ke Pimpinan DPRK Aceh Selatan pada Jumat (8/3) lalu, maka lembaga dewan dalam hal ini pimpinan DPRK berkewajiban melanjutkannya ke Gubernur Aceh paling lambat 3 x 24 jam sesuai dengan qanun dan aturan yang ada,” kata Azmir, kepada Serambi Selasa (11/3).

Ia melanjutkan, berdasarkan aturan, maka Rabu (13/3) hari ini, Ketua DPRK Aceh Selatan harus menyerahkan berkas tersebut ke Gubernur Aceh. “Karena besok (hari ini-red) merupakan batas akhir penyerahan berkas rekap hasil perhitungan suara tersebut. Intiya saya sangat yakin Ketua DPRK akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada,” kata dia.

Selain itu, kata dia, penjadwalan pelantikan bupati terpilih baru dilakukan DPRK sesudah adanya SK dari Menteri Dalam Negeri. “SK dari Mendagri ini diteruskan ke Gubernur Aceh yang selanjutnya meneruskan ke DPRK Aceh Selatan untuk koordinasi tentang penjadwalan pelantikan tersebut,” urai Azmir.(tz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved