Breaking News:

Dana Otsus Ditransfer ke Daerah

Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengatakan, mulai tahun 2014 mendatang penyaluran dana otsus akan dilakukan dengan cara ditransfer

Editor: bakri
* Mulai Tahun 2014

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah mengatakan, mulai tahun 2014 mendatang penyaluran dana otsus akan dilakukan dengan cara ditransfer ke kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRA dan rancangan perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Migas dan Pengunaan Dana Otsus disahkan DPRA, 21 Maret ini.

“Dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya dari dana otsus itu, yang bekerja sesuai ketentuan dan memberi dampak luas untuk kesejahteraan rakyat, akan diberi penghargaan. Sebaliknya, yang tak melaksanakan sesuai ketentuan akan diberi sanksi,” tegas Zaini dalam pidatonya saat menyampaikan dua rancangan qanun usul eksekutif pada sidang paripurna DPRA, di Gedung Utama DPRA, Senin (18/3).

Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008, menurut Zaini dilakukan pihaknya atas dasar perubahan, tuntutan dan kebutuhan zaman untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengurangan kemiskinan, pengangguran di daerah terpencil yang belum tersentuh pembangunan.

Dikatakan, sistem penyalurannya itu sama seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke kabupaten/kota. Dimana kabupaten/kota merencanakan programnya, provinsi membiayai kegiatan itu dengan cara menyalurkan dana tunai ke kas daerah masing-masing.

“Jadi, pengelolaan keuangan dana otsus itu nanti sepenuhnya jadi kewenangan kabupaten/kota. Tapi, pengawasannya tetap provinsi,” ungkapnya.

Perubahan lain, sebut Zaini, provinsi diberi satu persen dari total dana otsus yang diterima setiap tahun untuk menambah pagu dana otsus yang diterimanya setelah pembagian secara normal.

Sedangkan untuk dana bagi hasil migas, kata Zaini, dialokasikan untuk membiayai pembangunan pendidikan sesuai qanun pendidikan. “Penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),” pungkasnya.(her)

Penuhi Hak Masyarakat
RAQAN penanaman modal investasi yang merupakan raqan usul inisiatif dewan disampaikan badan legislasi (Banleg) untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hak-hak ekonomi masyarakat sipil. Artinya, setiap investor asing, nasional, patungan maupun lokal yang berinvestasi di Aceh perlu memperhatikan hak-hak ekonomi masyarakat sipil.

Masyarakat sekitar proyek harus dilibatkan secara maksimal. Tujuannya, agar investasi yang masuk ke Aceh memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kita perlu membuat aturannya.
* Abdullah Saleh, Ketua Badan Legislasi DPRA.(her)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved