Pilkada Aceh Selatan

DPRK Aceh Selatan Sepakat Serahkan ke Gubernur

Pimpinan DPRK Aceh Selatan akhirnya sepakat menyerahkan kebijakan pengusulan calon bupati/wakil bupati terpilih Aceh Selatan

DPRK Aceh Selatan Sepakat Serahkan ke Gubernur
Gubernur Aceh Zaini Abdullah melakukan salam damai setelah berlangsungnya pertemuan khusus yang membahas permasalahan pilkada Aceh Selatan di Pendopo GUbernur Aceh, Senin (18/3). HUMAS/PEMERINTAH ACEH
* Terkait Usulan Pengesahan Bupati Terpilih

BANDA ACEH - Pimpinan DPRK Aceh Selatan akhirnya sepakat menyerahkan kebijakan pengusulan calon bupati/wakil bupati terpilih Aceh Selatan 2013-2018. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan DPRK Aceh Selatan yang difasilitasi oleh Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, di Banda Aceh, Senin (18/3).

“Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRK Aceh Selatan, yang difasilitasi oleh Gubernur Aceh, sepakat secara damai untuk menyerahkan kebijakan pengusulan calon bupati/wakil bupati terpilih Aceh Selatan 2013-2018 atas nama HT Sama Indra dan Kamarsyah,” kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh, A Hamid Zein, yang dihubungi Serambi malam tadi.

Menurutnya, keputusan rapat tersebut menjadi dasar pengantar surat usulan pengesahan pengangkatan bupati/wakil bupati Aceh Selatan terpilih hasil Pilkada 2012/2013, dari Gubernur Aceh kepada Menteri Dalam Negeri. Hamid Zein mengatakan usulan tersebut akan segera disampaikan dalam waktu dekat. Pengusulan tersebut didasarkan pada penetapan berita acara hasil pemilihan dari KIP.

Hamid Zein menambahkan, penyerahan kewenangan tersebut kepada Gubernur Aceh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hingga 3 x 24 jam atau 3 hari kerja, pimpinan DPRK Aceh Selatan belum dapat menyampaikan usulan bupati/wakil bupati terpilih tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No 120/1559/SJ Tanggal 27 Juni 2005.

Sebelumnya diberitakan, kisruh terkait usulan pengesahan pengangkatan bupati/wakil bupati Aceh Selatan terpilih hasil Pilkada 2013 terkesan membelah DPRK Aceh Selatan kepada dua kubu. Puncaknya, salah satu Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Marsidiq, memutuskan menandatangani surat dimaksud, dan kemudian mengantarnya ke Kantor Gubernur Aceh, bersama-sama dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) Diva Samudra Putra SE beserta beberapa anggota dewan lainnya.

Kisruh terhadap persoalan ini juga membuat pakar hukum dari Unsyiah, M Jafar SH MHum angkat bicara. Mantan ketua KIP Aceh periode pertama (2005-2008) ini mengatakan, sejumlah dasar hukum menyatakan, pengusulan calon terpilih oleh DPRK ke Mendagri melalui Gubernur, hanya proses administratif yang harus dilalui, tanpa menghambat hal yang substanstif, yaitu tersedianya bupati/wakil bupati yang defenitif.

Penelusuran Serambi, kasus seperti di Aceh Selatan ini pernah terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pada tahun 2005 lalu.  

Karena DPRD Poso menolak menerima penetapan calon terpilih bupati/wakil bupati terpilih yang diajukan oleh KPU, maka Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan usul pengesahan pengangkatan kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Poso masa jabatan 2005-2010 kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melampirkan berkas yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Poso.

Kebijakan ini juga didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005.(n/nal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved