Problema dan Polemik UN

Oleh Mursal

PADA Senin hingga Kamis (15-18 April 2013) lalu, para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengikuti Ujian Nasional (UN) secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Kecuali 11 provinsi, sebagaimana dilaporkan media mengutip keterangan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadwal UN terpaksa diundurkan karena keterlambatan proses distribusi soal ujian.

Sebagai ujian akhir tingkat nasional, tentu akan bernilai lebih sekaligus menjadi syarat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (PTN/PTS). Di sinilah terjadi pejuangan mati-matian demi sukses dalam laga bernama UN tersebut. Segala persiapan sebelumnya akan dipertaruhkan dalam tiga hari ini.

Bukan hanya siswa, para guru, kepala sekolah, kepala dinas, bupati/walikota, Gubernur, hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga akan mempertaruhkan usahanya selama ini. Bisakah target yang telah direncanakan akan terealisasi, meski bukan hitam di atas putih. Di sinilah perang sedang terjadi, cold war.

Komunikasi antarpihak yang berwenang semakin intens dilakukan demi suksesnya laga UN. Di lain pihak, para “penjaja” kunci jawaban pun kian gencar melakukan aksinya, bahkan jauh-jauh hari sebelum UN.

Dalam pada itu, catatan-catatan hitam mengenai UN sudah dari lama terekam dan sudah menjadi rahasia umum. Kita bisa melihat bagaimana kecurangan-kecurangan yang terjadi ketika UN berlangsung. Mulai dari contek-menyontek, pemberian kunci jawaban, hingga kongkalikong lain kerap dipertontonkan. Polanya juga hampir serupa seperti yang sudah-sudah.

 Langkah tegas
Lain lagi halnya setahun lalu, ketika Sekolah Sukma Bangsa di Pidie memecat siswanya yang ketahuan membawa copy-an jawaban. Langkah tegas ini ditempuh dengan dalih mengaplikasikan aturan yang telah ditetapkan. Tentunya, di tahun ini kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi lagi.

Pada hari kedua berlangsungnya UN, Selasa (16/4) lalu, jumlah lembaran soal yang kurang maupun mata pelajaran yang tidak sesuai dengan yang akan diujiankan, seperti yang terjadi di MAN 2 Banda Aceh menambah lagi catatan kelam UN (Serambi, 17/4/2013).

Di tingkat nasional, kita bisa melihat keterlambatan penyaluran berkas UN yang berakibat kepada penundaan jadwal ujian. Artinya, kita bisa menilai sejauh mana kesiapan para stake holder dalam mengevaluasi penyuksesan UN di lapangan.

Selama ini, memang banyak kemajuan yang dicapai dengan pemberlakuan nilai kelulusan yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Para siswa semakin rajin mengikuti bimbingan belajar, tak ada waktu bermain-main malah. Mengaji dan mendalami ilmu lainnya dinomorsekiankan. Pulang dari sekolah, mereka terus bergumul dengan pelajaran-pelajaran yang akan di-UN-kan, lengkap dengan trik menjawab soal. Bahkan mereka juga kerap mengikuti bimbingan di tempat les ataupun tentornya didatangkan ke rumah. Semua itu hanya demi lulus UN. Try out dilakukan berkali-kali agar benar-benar menjadi simulasi bagi siswa dalam mengikuti UN yang sebenarnya.

Namun, bila setiap rekam jejak selama ini baik kemajuan maupun kemunduran, tidak menjadi bahan evaluasi, lantas UN untuk (si)apa? Bila pencapaian siswa hanya diukur dari segi akademis saja tanpa mencantumkan sisi-sisi lainnya selain “hitam dan putih” (mengutip Ratna Megawangi; Kompas, 15/10/2012), yaitu abu-abu. Buat apa juga kurikulum yang terus berubah-ubah, silabus, dan embel-embel lainnya dibuat bila saban tahun kecurangan, ketidakjujuran, kejanggalan, ketidakbecusan pelaksana di lapangan dan sistem yang amburadur diperlihatkan ke publik hanya demi selembar ijazah tanpa skill yang mumpuni, dan kita masih diam? Kita harus kembali kepada esensi dari pendidikan, sejatinya untuk apa. Lantas, kita ingin menjadi orang cerdik cendekia yang berbudi luhur dengan beragam inisiatif atau hanya pemegang ijazah semata tanpa kreatifitas?

Betapa banyak orang pandai di negara kita, akan tetapi bangsa kita masih morat-marit dengan sekelumit persoalan bangsa. Semestinya pendidikan dapat menjawab semua tantangan zaman itu, bukan hanya pendiam yang terkungkung dalam diafragma nilai tanpa solusi. Kritis namun apatis, moral semakin terkikis.

Wacana di mana-mana, namun di tingkat implementasi kita masih minim. Merasa diri paling benar tanpa toleransi juga kerap timbul dalam keseharian. Kerusuhan di berbagai tempat, pengangguran apalagi. Kemiskinan pun tak jauh lari. Kemakmuran masih jauh dari harapan. Premanisme merajalela, kita seperti masih terjajah di negara sendiri di saat kita gaduh merayakan hari kemerdekaan.

Selama ini kita sibuk mengejar nilai akademik saja, sementara elemen yang menjadi kesatuan pendidikan itu tidak diikutsertakan. Kebutuhan siswa, guru yang profesional, orang tua siswa, sarana dan prasarana pendukung belajar tidak semua sekolah punya atau berfungsi seluruhnya. Sebenarnya, acuan pendidikan kita ke mana?

Lebih lanjut lagi, kita bisa melihat bagaimana kesenjangan pendidikan yang berada di perkotaan dengan di pedesaan, bahkan daerah terpencil. Di saat para siswa di kota sudah mencari bahan belajar sendiri, siswa di pedesaan dengan materi yang ada saja belum tentu tuntas, bahkan membaca dan berhitung dasar saja belum memadai.

Saya bukan mendiskreditkan mereka yang berada di pedesaan, namun semestinya setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama jika memang standar UN-nya sama. Padahal, porsi APBN untuk pendidikan sudah dianggarkan 20 persen. Sebuah nilai yang besar jika dimanfaatkan dengan maksimal. Beginilah nasib pendidikan jika sudah dikendalikan oleh faktor politik dan kepentingan.

 Perlu evaluasi
Sebagai penutup, setiap pendidikan tentu memerlukan ujian, hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana progress yang mereka capai, begitupun dengan UN. UN bertujuan mengukur sejauh mana tingkat pendidikan yang sedang dan telah berlangsung selama ini. Namun, yang disesalkan kemudian adalah evaluasi yang kurang.

Evaluasi sangat perlu agar setiap tindak-tanduk yang telah dilakukan dapat dianalisa dan menjadi introspeksi demi meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik (lagi). Bukan hanya Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang dinilai, segenap elemen yang saling terkait dengan pendidikan itu juga perlu dievaluasi. Mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga level sekolah, bahkan faktor siswa juga perlu dikaji dan ditindaklanjuti. Butuh waktu yang tidak singkat agar hasil yang didapat lebih maksimal.

Proses pendidikan yang harus menjadi sorotan dan fokus, bukan hasil semata. Kita harus bersabar dalam proses, karena proses itu sendiri adalah tahap menuju sukses. Kita butuh sistem pendidikan yang memanusiakan, bukan menistakan nilai kemanusian yang justru dieliminasi oleh makhluk pencipta sistem bernama manusia itu sendiri. Semoga kita dapat bangkit dan menjadikan pendidikan sebagai solusi atas segenap persoalan bangsa. Wallahu a’lam bisshawab!

Mursal, Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: mursal.elfaruq@gmail.com