Breaking News:

Opini

Perempuan dalam 'Hibernasi Politik'

SEORANG mahasiswi bimbang. Dia mendapat lamaran dadakan dari salah satu parpol lokal untuk diusung di Pemilu 2014. Dia minta pendapat

SEORANG mahasiswi bimbang. Dia mendapat lamaran dadakan dari salah satu parpol lokal untuk diusung di Pemilu 2014. Dia minta pendapat. Saya bilang, menjelang pemilu, parpol seperti beruang atau lelaki hidung belang yang suka “cinta satu malam”. Ada kecenderungan perempuan dibutuhkan menjelang dan saat pemilu berlangsung saja. Setelahnya, dicampakkan! Ini namanya “politik satu malam”, sebuah prinsip rekrutmen yang tujuannya hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap.

Parpol meminang perempuan secara dadakan guna memenuhi persyaratan penyertaan minimal 30 persen perempuan dalam daftar caleg di setiap daerah pemilihan (dapil). Peraturan KPU No.7/2013, mengharuskan dalam setiap tiga nama dalam daftar caleg, terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Parpol tidak diikutsertakan pada dapil yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Ada parpol yang merasa optimis, ada pula yang keberatan. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai soal izin dari suami, kondisi struktur dan kultur sosial, hingga persoalan kondisi finansial perempuan untuk pemenuhan logistik politik. Selain itu, ada yang beralasan banyak perempuan berkualitas layak direkrut, tetapi tidak tertarik bergabung ke parpol. Mengajak perempuan masuk ke dunia politik dinilai sukar. Parpol mengeluh.

Kesulitan-kesulitan tersebut tentu saja bukan masalah yang buntu dari solusi. Kendala minimnya kualitas perempuan, misalnya, bisa diatasi bila perekrutan dan pengaderan perempuan dilakukan jauh-jauh hari, tidak dadakan seperti sekarang. Idealnya parpol memulai perekrutan perempuan setelah pemilu untuk diusung pada pemilu berikutnya. Pengaderan dilakukan secara matang dan tidak dadakan.

Pengaderan berarti memberi pendidikan yang komprehensif tentang politik, dari hal-hal mendasar hingga persoalan-persoalan teknis kerja parlemen. Tentu saja pendidikan politik yang baik dan lengkap memerlukan waktu yang tidak singkat. Tidak cukup beberapa bulan saja menjelang pemilu. Benar bahwa sembari menjabat bisa mulai belajar. Akan tetapi, kalau belajar baru dimulai ketika menjabat, bisa dibayangkan bagaimana gagapnya seorang “anak baru” dalam lingkaran politik.

 Asal comot
Keikutsertaan perempuan sebagai caleg bisa sekadar untuk memenuhi syarat administrasi belaka. Tak peduli punya pengetahuan memadai tentang keperlemenan atau tidak, parpol asal comot saja. Sanksi tidak bisa ikut pemilu di dapil yang tak memenuhi persyaratan tersebut membuat parpol panik lalu berprinsip “siapa saja oke” dalam situasi demikian. Bahkan untuk sekadar memenuhi persyaratan administrasi, parpol bisa saja mencari “perempuan-perempuan sewaan”.

Kalau sudah begini, faktor kemenangan perempuan pun tak begitu diprioritaskan. Parpol sebatas fokus pada peningkatan jumlah caleg perempuan, bukan meningkatnya perempuan terpilih. Andaikan mendapat kursi, yang terpilih bisa jadi perempuan yang buta politik. Bukan perempuannya yang salah, tapi parpolnya yang tidak menyiapkan pengaderan jauh-jauh hari. Parpol kebakaran jenggot menjelang pemilu karena sadar betapa sulit merekrut caleg perempuan.

Pangkal dari kendala-kendala tersebut: tidak diterapkannya syarat ideologis oleh parpol. Penanaman ideologi mesti dilakukan secara konsisten jauh-jauh hari sebelum pemilu. Untuk itu, mau tidak mau parpol harus merekrut bakal caleg (khususnya perempuan) dengan mempertimbangkan periode pendidikan politik. Bagi parpol, terpenting dipenuhi dalam perekrutan hanyalah pemenuhan syarat administratif, tak diawali dengan syarat ideologis. Sanggup memenuhi syarat administratif belum tentu mampu memenuhi syarat ideologis.

Syarat administratif meliputi foto kopi KTP, ijazah, surat pencalonan (Model B, Model BA, Model BB, Model BB-1, dan seterusnya) serta hal-hal bersifat kedokumenan lainnya yang disyaratkan dalam pendaftaran. Sementara syarat ideologis meliputi: pengetahuan teoritis, memahami platform parpol, anutan nilai-nilai politik, dan kemampuan atau keterampilan politik. Syarat ideologis dipenuhi dengan mengenyam pendidikan politik.

Di sinilah letak pengaderan yang ideal. Barangsiapa yang gagal memenuhi syarat ideologis, maka tak perlu menyiapkan syarat administratif. Sebelum menerapkan syarat ideologis, tentu saja parpol harus memiliki garis ideologi yang tegas. Muara dari penerapan syarat ideologis adalah lahirnya legislator-legislator yang bertindak sesuai dengan fungsi ideologi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved