Banyak SKPA tak Jujur

Abubakar juga mengingatkan seluruh peserta rapat tentang alasan Mendagri melarang pencairan dana hibah dan bantuan sosial 2013 dalam APBA 2013 yang nilainya mencapai Rp 1,4 triliun. “Itu karena banyak usulan dana hibah dan bantuan sosial salah penempatan, dan pengusulannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012,” kata Abubakar.

Abubakar mempertanyakan mengapa penempatan dana hibah dan bantuan sosial bisa salah, atau karena sengaja mau diselewengkan? “Apakah kita tidak bisa membaca dan menerjemahkan isi Permendagri Nomor 39 Tahun 2012? Kita pasti bisa jika kita bekerja dengan hati nurani yang ikhlas, amanah, jujur, akuntabilitas dan transparansi,” ujar Abubakar. “Larangan mencairkan dana hibah dan bantuan sosial merupakan pukulan berat bagi Pemerintah Aceh dan DPRA,” lanjut Ketua Bappeda.

Seluruh Kepala SKPA yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan mendukung penyusunan program perencanaan melalui sistem elektronik yang akan dilaksanakan Bappeda Aceh dalam penyusunan RAPBA 2014.

Tapi, sebelum itu dilaksanakan, para Kepala SKPA meminta Bappeda mendidik dua atau tiga staf dari seluruh SKPA untuk penyusunan program perencanaan pembangunan Aceh melalui sistem elektronik, agar berjalan mulus.(her)

indikasi tak jujur
* Adanya plot anggaran beasiswa ratusan juta rupiah pada salah satu biro padahal sudah diplotkan pada satu pos anggaran sebesar Rp 78 miliar
* Ketika ada mahasiswa yang akan mengembalikan beasiswa yang diterimanya dari biro tersebut (karena sudah menerima dari pos lain) oknum pejabat di biro bersangkutan mengarahkan jangan mengembalikan ke rekening asalnya (kas daerah), tapi ke nomor rekening lain
* Usulan dana rehab ruang kantor dan fasilitas gedung SKPA yang hampir setiap tahun muncul dalam RKA SKPA namun tidak didukung data lengkap
* Usulan anggaran untuk gaji pegawai juga sering dipermainkan oleh pejabat di sejumlah SKPA
* Beberapa oknum pejabat di SKPA tidak memenuhi kebutuhan pagu anggaran untuk gaji pegawai selama setahun tetapi lebih memenuhi pembiyaan anggaran beberapa program dinas atau badan, sedangkan kekurangan anggaran untuk gaji disampaikannya dalam pembahasan bersama RKA APBA dengan Komisi DPRA