Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

saat ini solusi pengelolaan hutan yang tepat adalah berbasis masyarakat

Pada bagian lain, Kasie Kawasan Lindung dan Konservasi Dinas Kehutanan Aceh, Sulaiman SHut MSi menjelaskan, saat ini solusi pengelolaan hutan yang tepat adalah berbasis masyarakat. Salah satunya adalah melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Ia mengatakan, dukungan pemerintah berupa lahirnya kebijakan berupa pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Tujuan HKm/HD adalah bentuk pemberdayakan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pemerintah menfasilitasi keinginan masyarakat setempat untuk mengelola hutan lestari sesuai dengan fungsinya. Pengajuan HKm diutamakan pada lahan kritis di hutan produksi dan hutan lindung. “Untuk hutan lindung dilarang memanfaatkan kayu, tetapi dengan usaha hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan,” katanya.

Sulaiman menambahkan, masyarakat yang berada di sekitar hutan mangrove Aceh Timur, kehidupannya sangat tergantung dari hutan bakau, mereka secara turun temurun memanfaatkan kawasan untuk lahan tambak dan menebang kayu bakau secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan dapur arang. Akibat tidak ada izin maka penebangan dilakukan secara tidak terencana mengakibatkan fungsi hutan mangrove terancam punah. Melihat ancaman kerusakan hutan dan kerugian negara maka Pemerintah Aceh menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di hutan produksi dan hutan lindung mangrove di Aceh Timur.

“Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyusun rencana umum dan rencana operasional. Dalam perencanaan ini akan jelas tata cara penyelenggaraan HKM selama 35 tahun, akan dimonitoring dan dibina setiap tahunnya oleh Dinas Kehutanan Aceh dan Dinas Kehutanan Aceh Timur,” kata Sulaiman.(yuh)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved