Advertorial

Dorong Aktivitas Ekonomi, BPKS Sabang Bentuk Pokja

Pascasarasehan Kebijakan dan Prosedur Pemasukan Barang dari dan ke Kawasan Sabang di Hotel The Pade Banda Aceh (4/6/2013)

* Haba BPKS Sabang

Pascasarasehan Kebijakan dan Prosedur Pemasukan Barang dari dan ke Kawasan Sabang di Hotel The Pade Banda Aceh (4/6/2013), telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas stakeholder terkait. Sarasehan itu dihadiri Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah, Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam, Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah, serta perwakilan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, unsur Pemerintah Aceh, Pemko Sabang, Asosiasi Ekspor-Impor Aceh, serta instansi vertikal terkait lainnya.

Gubernur Aceh menaruh harapan besar untuk meningkatkan kembali peran Pelabuhan Sabang yang pernah mencatat gairah ekonomi yang besar, bahkan berdenyut hingga ke daratan Aceh dan kawasan lainnya di Indonesia.

Pelabuhan yang letaknya sangat strategis di Selat Malaka ini redup dan menghilang dari peredaran setelah ditutupnya freeport di era Presiden Soeharto tahun 1985. Setelah penutupan tersebut Pelabuhan Sabang pun mati suri dan tertutup dari dunia luar. 

Tapi kini, pascakeluarnya UU Nomor 37 Tahun 2000 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 yang diperkuat dengan PP Nomor 83 Tahun 2010, Gubernur Aceh mengharapkan BPKS Sabang dengan kewenangan dan  mandat yang diberikan dapat kembali mengukir sejarah tersebut. Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya seperti perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, dan penanaman modal yang diperlukan pengusaha untuk mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

Kewenangan dan mandat ini belum sepenuhnya dapat dijalankan, akibat adanya kesalahan persepsi dan aksi para pengambil kebijakan di Kawasan Sabang, sehingga sering terjadi kapal pengangkut barang impor yang merapat di Pelabuhan Sabang, harus menempuh berbagai birokrasi lain, walaupun pengusaha tersebut telah mendapat izin dan clearence dari BPKS Sabang.  Kejadian ini menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dan apabila terus berlanjut, maka harapan mewujudkan Sabang sebagai lokomotif ekonomi Aceh dan Indonesia sulit direalisasikan.

Menghadapi persoalan tersebut dan menindaklanjuti hasil sarasehan, maka dibentuk suatu kelompok kerja (Pokja) yang melibatkan instansi terkait di Kawasan Sabang dengan target utama terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB). Tugas dan mandat Pokja tersebut adalah:

1)     menegaskan kewenangan yang diimplementasikan dengan SOP dan tupoksi BPKS dan institusi lainnya di Sabang melalui pertemuan lanjutan yang akan diikuti oleh para pengambil keputusan di institusi masing-masing,

2)    menentukan mekanisme pengeluaran barang dari kawasan Sabang ke wilayah pabean, termasuk kebijakan terhadap barang tentengan,

3)     mekanisme ekspor barang melalui Sabang untuk masing-masing jenis barang akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait,

4) diusulkan pengenaan bea masuk barang ke wilayah pabean seperti gula, sehingga menjadi legal,

5) perubahan filosofi untuk tidak menjadikan Sabang semata-mata sebagai daerah pemasukan barang ke wilayah Indonesia, khususnya Aceh, dan

6)     melakukan rapat koordinasi berkelanjutan, minimal triwulanan.
Pokja ini diharapkan dapat mengawal dan merealisasikan poin-poin yang menjadi mandat kegiatan sarasehan. Sehingga prosedur dan mekanisme pemasukan serta pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Sabang nantinya menjadi lebih mudah dan lancar. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang diharapkan makin membaik di Kawasan Sabang dapat segera diwujudkan. (Bagian Promosi dan Humas BPKS)

* Sampaikan saran dan gagasan konstruktif Anda demi percepatan pembangunan Kawasan Sabang  ke email: suara.publik@bpks.go.id dan website www.bpks.go.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved