Breaking News:

LSM Kritisi Rencana ‘Pesta’ untuk Wali

MUNCULNYA usulan anggaran Rp 50 miliar dari Ketua Komisi A DPRA untuk rangkaian acara pengukuhan Wali Nanggroe IX yang dijadwalkan

Editor: bakri

MUNCULNYA usulan anggaran Rp 50 miliar dari Ketua Komisi A DPRA untuk rangkaian acara pengukuhan Wali Nanggroe IX yang dijadwalkan Desember mendatang sangat mengagetkan aktivis LSM antikorupsi dan organisasi kemahasiswaan.

Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai usulan dana Rp 50 miliar untuk pengukuhan Wali Nanggroe sangat tidak rasional. Ini mengesankan pengusulnya kurang peka dengan nasib masyarakat Aceh saat ini yang hidup dalam kesusahan, termasuk korban gempa di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang masih perlu bantuan lebih maksimal.

Dana untuk pengukuhan Wali Nanggroe yang mencapai Rp 50 miliar, menurut Alfian akan membuat orang luar Aceh terkaget-kaget dan pertanyaan apakah anggota DPR Aceh sudah kurang peduli dengan nasib masyarakatnya yang masih banyak hidup dalam jerat kemiskinan dan duafa. “Pesta dan berbagai kegiatan yang mewarnai pengukuhan Wali Nanggroe tak ubahnya pesta di tengah gelimpang kemiskinan. Sebab, warga miskin Aceh saat ini mencapai 17 persen dari jumlah penduduknya atau jauh di atas rata-rata nasional 13 persen. Begitu juga jumlah pengangguran terbukanya mencapai 8 persen,” kata Alfian.

Alfian mengatakan, silakan alokasikan dana untuk pengukuhan Wali Nanggroe dalam RAPBA-P 2013 tapi yang rasional. Sebab, untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden saja, biayanya hanya Rp 1 miliar-Rp 2 miliar saja. “Benar-benar aneh di Negeri Serambi Mekah dan syariat Islam ini,” demikian Alfian.

Tanggapan terhadap usulan dana Rp 50 miliar untuk pengukuhan Wali Nanggroe juga disuarakan aktivis Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Menurut GeRAK usulan itu sangatlah besar, apalagi even itu hanya untuk seremonial yang tidak memberikan dampak luas bagi perbaikan nasib rakyat Aceh, melainkan hanya untuk orang yang akan dikukuhkan dan orang-orang yang akan diangkat dalam struktur kelembagaan Wali Nanggroe.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, harusnya anggaran sebesar itu dialihkan untuk mendorong dan mengungkit pertumbuhan ekonomi rakyat. Misalnya, untuk menambah volume pengadaan bibit jagung, kedelai, padi, pupuk, obat-obatan pembasmi hama atau perbaikan jaringan irigasi yang rusak.

Biaya untuk pengukuhan Wali Nangroe, menurut Askhalani, silakan dialokasikan tapi yang rasional, yang tidak menciderai atau melukai rasa keadilan rakyat.

Dikatakannya, usulan dana Rp 50 miliar itu sangatlah besar, walaupun nanti tidak seluruhnya dipakai. Tapi, setelah pagu anggaran itu disetujui eksekutif dan legislatif, maka usulan biaya per kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengukuhan Wali Nanggroe itu bisa gila-gilaan lagi dan itu akan menjurus pada pemborosan maupun penghamburan uang rakyat yang tidak memberikan manfaat secara meluas. “Mendagri dan Gubernur perlu mencermati dan mengawasi usulan biaya pengukuhan Wali Nanggroe itu,” tandas Askhalani.

Askhalani juga mengatakan, usulan dana Rp 50 miliar sangat tidak rasional dan akan menambah kebencian rakyat terhadap kelembagaan Wali Nanggroe. Harusnya, dengan masih adanya masyarakat Aceh yang menolak kelembagaan Wali Nanggroe, maka proses pengukuhannya dicari cara-cara yang simpatik sehingga kebencian bisa berubah menjadi kecintaan dan simpati.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menolak usulan anggaran sebesar 50 miliar dalam RAPBA-P 2013 yang akan digunakan untuk pengukuhan Wali Naggroe.

“Apa yang diusulkan itu belum mencerminkan penganggaran yang efektif dan efisien sehingga merupakan pemborosan dan adanya praktik kolusi yang teramat nyata,” tulis Ketua Kebijakan Politik KAMMI Aceh, Darlis Aziz dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (1/10).

Menurut KAMMI, “Kita tidak perlu merinci apa yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh dengan dana Rp 50 miliar tersebut. Karena sudah sangat nyata apa yang masih dibutuhkan rakyat saat ini seperti kondisi pendidikan, sosial, dan kesehatan masih belum maksimal. Juga layanan yang diberikan Pemerintah Aceh seperti JKA yang masih banyak fasilitas yang belum ada, bahkan anggarannya semakin berkurang setiap tahun.”

Dalam pernyataannya, KAMMI mempertanyakan keseriusan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya berupa kesejahteraan rakyat.  KAMMI meminta anggota DPRA yang telah mengusulkan anggaran itu untuk meninjau ulang usulannya. “Apabila Anda masih punya mata hati, maka ingatlah masih banyak rakyat Aceh yang menderita. Lebih baik perhatikan nasib mereka ketimbang acara hura-hura seperti itu,” demikian siaran pers KAMMI Aceh.(her/hs/nasir nurdin)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved