Permainan Wacana dalam Kasus Mesir

Oleh Jarjani Usman, Dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedang Mengambil S3 di Australia

DALAM kasus penggulingan Presiden Mursi dan genosida rakyat Mesir bukan hanya ada permainan politik berdarah, tetapi juga ada permainan wacana. Wacana secara sederhana bisa diartikan sebagai penggunaan bahasa sebagai suatu praktik sosial (Fairclough, 2010).

Wacana mempunyai kekuatan, tetapi seringkali tergantung pada pihak di belakangnya. Wacana ”membentuk” dan “dibentuk” oleh institusi, situasi dan struktur (Foucault, 1972). Dalam wacana juga terkandung ideologi pengguna bahasanya, dan strategi memasukkan (inclusion) dan mengeluarkan (exclusion) (van Leuween, 1996). Ideologi yang dimaksudkan di sini adalah sistem pikiran dan kepercayaan yang ikut mengendalikan perilaku (penggunanya atau masyarakat) terhadap realitas (Struever, 1985).

Dalam kasus Mesir, misalnya, sejumlah wacana sengaja dibentuk untuk membentuk. Sebut saja dalam kasus Mesir ada wacana “teroris”, pemerintahan yang sah”, “kudeta militer”, “pemerintah yang sah”, dan “penyelamatan negara”. Bila disingkap, akan terlihat maksud-maksud terselubungnya.

Wacana ‘teroris’ sengaja dibentuk oleh pihak militer dan yang pro dengannya dengan tujuan yang tak susah dibaca. Tujuannya untuk membentuk opini dunia terhadap mereka sendiri dan Ikhwanul Muslimin (IM) beserta simpatisannya. Diharapkan pihak IM dan Presiden Mursi yang walaupun nyata-nyata menang secara demokratis, dipandang sebagai pihak yang kalah. Bila wacana teroris yang sempat dilabelkan untuk IM ini berhasil membentuk opini dunia, maka pihak militer memungut keuntungan banyak.

Mereka akan mendapat dukungan dunia, terutama dari negara-negara yang selama ini telah bersepakat untuk menghancurkan terorisme. Tak tertutup kemungkinan, negara-negara yang kurang setuju dengan tindakan militer atau yang pro Mursi pun akan ikut tergiring memberi dukungan untuk menghancurkannya.

Terorisme mengundang antipati banyak orang. Ia dianggap sangat destruktif. Namun, istilah ‘teroris’ pun merupakan konstruksi sosial yang bisa saja tak terlepas kepentingan pihak tertentu.Sehingga perlu perdebatan untuk menentukan mana yang disebut teroris dan mana yang tidak. Menjadi masalah bila ditutup ruang perdebatan sosial, sehingga teroris dicap sepihak.

Upaya penyeretan IM dan Presiden Mursi semakin menjadi-jadi dengan wacana “pemerintahan yang sah”. Di sini bisa dibaca bahwa pihak militer langsung berusaha memasukkan diri sebagai pihak “pemerintah yang sah”, dengan mengeluarkan pemerintahan pimpinan Mursi dari kategori sah atau pemberontak. Para demonstran pendukung Mursi pun disebut sebagai pihak yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah, sehingga perlu dihalau dengan cara apa pun.

Ternyata, wacana ini tak mengubah nurani masyarakat dunia, apalagi telah menimbulkan ribuan korban rakyat Mesir. Di samping wacana-wacana, mengental pula wacana “kudeta militer”. Kenyataan yang terjadi menegaskan sebuah kudeta militer memang terjadi di Mesir. Namun wacana tersebut dicobagantikan dengan wacana lain, seperti wacana “penyelamatan Mesir” oleh pihak militer.

Padahal kalau wacana “kudeta militer” lebih mencuat dan diakui semua negara kuat, maka banyak negara dan masyarakat dunia akan mencibir dan mengutuk pihak militer sebagai penyerangan terhadap pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Sebaliknya, bila wacana “penyelamatan negara” oleh militer lebih diakui, maka apa yang dilakukan militer dianggap suatu keharusan. Di sini terlihat adanya dualisme pandangan masyarakat internasional.

Sayangnya, wacana “kudeta militer” pun tidak (sepenuhnya) diakui negara-negara kuat di dunia. Amerika Serikat, misalnya, agak berhati- hati dalam menyebutnya sebagai suatu kudeta militer. Bila diakui, maka katanya akan menyebabkan terhalangnya dana bantuan mereka untuk Mesir. Hukum di negara tersebut melarang membantu negara hasil kudeta.

Peran media
Permainan wacana ini, termasuk dalam kasus Mesir, tak terlepas dari peran media massa. Sebagian media hanya diawaki oleh kru yang lugu atau tidak kritis. ‘Tidak kritis’ di sini maksudnya tidak mampu melihat makna dibalik wacana yang dikembangkan. Lebih-lebih media massa yang mengutip berita dari pihak lain, tetapi tidak awas terhadap ideologi media tersebut