Akademisi dan Peneliti Aceh Bahani Bangsamoro soal HAM

Sejumlah akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), peneliti konflik di Aceh, dan aktivis hak asasi manusia (HAM)

BANDA ACEH - Sejumlah akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), peneliti konflik di Aceh, dan aktivis hak asasi manusia (HAM) bersama-sama membahani perwakilan Bangsamoro Transition Commission (BTC) dan para wakil Pemerintah Filipina soal pentingnya isu HAM dalam upaya perdamaian, Kamis (19/12) siang di Aula Fakultas Hukum Unsyiah.

Para pemateri dalam seminar akademik tersebut terdiri atas Saifuddin Bantasyam SH MA (Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, Unsyiah), Dr Saiful Mahdi (Direktur ICAIOS), dua orang pegiat HAM (Juanda Jamal dari ACSTF dan Muhajir Juli dari Koalisi NGO HAM), serta Chairul Fahmi, peneliti senior Aceh Institute.

Bangsamoro yang mendiami bagian selatan Filipina itu sudah beberapa hari berada di Aceh untuk mempelajari kesuksesan dan kegagalan perundingan GAM-RI serta masalah-masalah yang tersisa setelah tercapainya perundingan.

Saat presentasi, Saifuddin Bantasyam menyebutkan, dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik bersenjata, HAMselalu menjadi salah satu isu penting yang sering dan harus dibicarakan oleh para pihak yang berunding. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa konflik-konflik itu sering terjadi karena adanya kasus-kasus pelanggaran HAM.

Ia menyebut, perundingan konflik Aceh antara Pemerintah RI dan GAM menjadi sebuah contoh yang baik tentang bagaimana isu HAM itu ditangani. Yakni, dengan memasukkannya ke dalam MoU Helsinki dan kemudian diperkuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurut Saifuddin, HAM sebagai sebuah kerangka kerja dapat membantu membangun fondasi bagi perdamaian. Jika masyarakat menderita karena pelanggaran HAM, maka perdamaian sama sekali tak sepenuhnya dapat dicapai. Karena itu sangatlah penting memastikan bahwa HAM dibincangkan selama perundingan dan kemudian masyarakat merasakan dampak positifnya. “Dengan kata lain, perdamaian harus lebih dari sekadar tidak adanya lagi pertempuran bersenjata, melainkan lebih daripada itu, yaitu bagaimana misalnya hak-hak korban konflik dipulihkan dan keadilan dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” kata Saifuddin yang juga dosen FH Unsyiah.

Beberapa contoh di negara lain seperti Bosnia-Herzegovina, Guatamela, dan Sierra Leone, kata Saifuddin, selalu menunjukkan bahwa isu HAM dan perdamaian itu saling terkait. “Bahkan perdamaian tanpa penghormatan dan perealisasian HAM, dapat disebut sebagai perdamaian yang lemah,” terang Saifuddin.

Kepada wakil pemerintah Filipina dan BTC, Saifuddin dan narasumber lainnnya bersaran agar betul-betul mempelajari dengan detail isu HAM jika ingin menandatangani perdamaian.Harus dibicarakan misalnya apa saja hak-hak yang perlu dilindungi dan kemudian dimasukkan ke dalam naskah perdamaian atau undang-undang. Penting juga ditentukan bagaimana hak-hak itu ditegakkan. “Jika perlu, juga diputuskan saat negosiasi apakah perlu atau tidak pembentukan lembaga untuk melaksanakan perlindungan tersebut,” sebut Saifuddin.

Direkomendasikan juga oleh para narasumber bahwa sebaiknya jika nanti ada formula perdamaian, maka harus dipastikan bahwa komitmen yang dibuat itu direalisasikan, jangan semata-mata hanya tertuang di dalam perjanjian atau undang-
undang.(dik)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved