Breaking News:

Polda Aceh Butuh Tambahan 1.300 Polisi

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh membutuhkan tambahan hingga 1.300 personel polisi untuk memastikan pemilu berlangsung lancar

* Untuk Pengamanan Pemilu

BANDA ACEH - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh membutuhkan tambahan hingga 1.300 personel polisi untuk memastikan pemilu berlangsung lancar, damai, dan demokratis. Jumlah 9.000 pasukan organik Polda Aceh, dirasa belum cukup ideal untuk mengawal 10.839 tempat pemungutan suara, dengan 4.438 di antaranya masuk kategori rawan I dan II.

Hal itu disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi dalam paparan Analisa dan Evaluasi Kinerja Polda Aceh tahun 2013 dan Program Kerja 2014 kepada Pimpinan dan Anggota DPRA, di Gedung Serba Guna DPRA, Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh, Kamis (14/2).

Rapat terbuka untuk wartawan ini dipimpin Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah didampingi dua wakilnya, Drs H Sulaiman Abda MSi dan Muhammad Tanwir Mahdi. Sementara Kapolda Aceh didampingi Wakapolda Brigjen Husein Hamidi serta sejumlah perwira utama Polda Aceh.

Kapolda Aceh memaparkan, tahun ini ada dua agenda politik nasional, yakni Pemilu legislatif tanggal, 9 April 2014, dan Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014.

Berdasarkan analisa lapangan, Polda Aceh setidaknya membutuhkan lebih dari 10.000 personel untuk mengawal agar kedua agenda politik tersebut berlangsung aman, lancar, dan demokrati. Apalagi, dari 10.839 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Aceh, sebanyak 4.438 di antaranya masuk kategori rawan I dan II.

Berdasarkan protap, untuk daerah yang dinilai aman, dua orang polisi bisa mengawal 4 TPS yang berdekatan. Tapi untuk daerah rawan I, dua TPS dikawal oleh dua orang polisi, dan untuk daerah rawan II yang diklasifikasi dengan kawasan merah, satu TPS akan dikawal oleh dua orang polisi.

“Saat ini polisi yang tersedia di jajaran Polda untuk pengamanan pemilu hanya sekitar 9.000 an orang, sementara kebutuhannya di atas itu, terutama untuk pengamanan pemungutan suara,” kata Kapolda. 

Ia menambahkan, tujuan tambahan personel ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemilih yang akan memberikan suaranya ke TPS-TPS di desanya. Pengamanan itu sangat penting dilakukan, supaya pelaksanaan pemilunya nanti, berjalan tanpa tekenan dari pihak manapun.

“Kalau kondisi yang tadi  telah dirasakan masyarakat, baru pemilunya bisa dikatakan berjalan secara demokrasi dan berkualitas. Untuk itu, kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari DPRA, DPRK, dan pihak lainnya, termasuk media massa,” ujar Herman Effendi.

Kapolda juga memaparkan Polda Aceh membutuhkan anggaran hingga Rp 117,9 miliar untuk dapat melaksanakan tugas pengamanan kedua agenda politik itu. Namun, dari kebutuhan anggaran tersebut, baru dialokasikan senilai Rp 49,9 miliar atau 42,32 persen dari total kebutuhannya.

Disebutkan, anggaran sebesar Rp 117,9 miliar itu akan digunakan untuk pengamanan berbagai tahapan pelaksanaan pemili legislatif dan pilpres. Mulai dari pengamaman masa kampanye, pendistribusian logistik pemilu, pembuatan TPS, penjagaan TPS, penghitungan suara, sampai pada mengawal pengantaran kotak suara dari TPS di desa ke kantor kecamatan, kabupaten, dan sebagainya.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Irjen Pol Herman Effendi juga mengatakan dirinya akan mengkahiri masa tugas kedinasannya sebagai anggota Polri, pada akhir bulan ini atau bulan depan. Ia berharap, pengganti dirinya sebagai orang nomor 1 Polda Aceh adalah putra asli Aceh. Tujuannya, supaya komunikasi dalam pelaksanaan tugasnya nanti menjadi lebih baik lagi.(her)

Tags
Pemilu
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved