Opini

Nikah Sirri

NIKAH adalah proses membina dan membangun rumah tangga yang dilafadzkan dengan aqad nikah. Adapun syarat dan rukun nikah telah dijelaskan

Oleh Nur Anshari

NIKAH adalah proses membina dan membangun rumah tangga yang dilafadzkan dengan aqad nikah. Adapun syarat dan rukun nikah telah dijelaskan di dalam fiqh, yaitu adanya kedua pengantin, wali, saksi dan ijab-kabul (akad). Jika lengkap rukun dan syaratnya maka nikahnya sudah sah. Namun, di Indonesia tidak hanya menganut hukum agama saja, terdapat hukum negara yang juga harus dipatuhi, yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (2) iatur mengenai pencatatan pernikahan. Hal ini merupakan terobosan baru yang tidak tercantum di dalam fiqh. Nikah tanpa pencatatan adalah sah menurut agama namun tidak sah menurut negara.

Nikah tanpa tercatat yang sering pula disebut nikah sirri, kerap terjadi di kalangan masyarakat. Sirri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Nikah yang tidak tercatat adalah nikah rahasia atau nikah diam-diam, atau nikah di bawah tangan. Kasus ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat kelas bawah, menengah bahkan kelas atas sekalipun. Padahal sudah jelas, Pemerintah menegaskan bahwa nikah harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Pencatatan Sipil bagi agama lain. Jika nikahnya tidak tercatat, maka akan berdampak buruk bagi istri dan anak-anaknya. Karena nikah yang tercatat akan mendapatkan akta nikah/ buku nikah sebagai alat bukti bahwa kedua mempelai telah melakukan ijab-kabul.

Pandangan masyarakat masih banyak yang tidak memahami atau bahkan paham, tetapi tetap saja melanggar UU. Tentu saja, jika hal ini terus berlanjut, maka hak-hak istri dan anak tidak bisa diperoleh jika nantinya biduk rumah tangganya kandas di tengah jalan. Istri tidak bisa mendapatkan harta bersama maupun warisan. Si anak juga tidak dapat Akta Kelahiran sebagai bukti otentik bahwa ia adalah anak kandung dari ayahnya dan beberapa hak lainnya seperti hak waris, hak nafkah dan melanjutkan hidupnya secara normal sebagai anak sah.

 Kasus Moerdiono
Pada 2010 silam, ketika Mensekneg Moerdiono, seorang Menteri pada era Orde Baru, meninggal dunia dan meninggalkan istri dari penikahan sirri (nikah yang tidak tercatat) yang bernama Machica Muchtar. Dari hasil pernikahan sirrinya yang tidak tercatat tersebut melahirkan seorang anak. Saat Machica mengajukan banding kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 46 UU Perkawinan tentang anak sah, dan akhirnya pihak MK memuat UU yang telah diuji pada Pasal 46. Pasal tersebut telah direvisi oleh MK.

Di sana dijelaskan bahwa anak pada kasus Machica Mukhtar, tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, namun juga dengan ayahnya. Sehingga ia berhak atas hak waris dan hak-hak lainnya sama halnya dengan anak sah. Karena dalam kategori ini, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, namun tidak tercatat selama pernikahan orang tuanya masih bisa dibuktikan dengan kelengkapan rukun dan syaratnya seperti, masih ada saksi hidup atas pernikahan mereka. Dalam konteks ini anak tersebut sama statusnya dengan anak yang lahir dari pekawinan yang sah.

Perubahan UU oleh MK tersebut menyebabkan polemik yang panjang hingga kini. Adanya pro dan kontra. Semua pendapat itu ada alasan di dalamnya. Alasan yang pro terhadap revisi Pasal 46 UU Perkawinan oleh MK tersebut adalah untuk melindungi hak perempuan dan anak-anak. Sedangkan sebagian pendapat lainnya menyebutkan bahwa UU tersebut menghalalkan perzinahan. Masing-masing memiliki dasar hukum dan pemahamannya tersendiri.

Akan tetapi tulisan ini lebih mengarah kepada membuka pemahaman kepada kaum wanita khususnya yang mau diajak menikah namun tanpa pencatatan. Dengan apapun alasan dari sang pria jangan pernah mau. Memang, kalau nanti anaknya lahir dari pernikahan sirri dan perceraian terjadi, ia bisa mengajukan kasus ini seperti kasusnya Machica Mukhtar. Apakah ia masih bisa yakin membuktikan pernikahannya? Apakah saksinya masih hidup dan mau bersaksi di pengadilan? Tentunya harus pikir panjang dulu baru berbuat. Terlebih ini saran untuk kaum wanita.

Setinggi apapun pangkat dan jabatannya, setampan apapun wajahnya, kalau ia minta nikah sirri atau nikah tanpa pencatatan maka percayalah ia tidak benar-benar melindungimu. Kalau ia laki-laki sejati ia tidak akan membiarkan hak-hak istri dan anaknya tersisihkan bila nanti sang suami meninggal atau bercerai. Banyak kasus pernikahan lainnya yang akhirnya merugikan hak perempuan. Seperti, kasus seorang mantan bupati yang menikahi seorang gadis secara sirri. Pernikahan itu hanya berkisar 3 hari. Kemudian ia menceraikan istri mudanya itu lewat sms.

Maka sudah tentu perempuan yang menjadi korban di sini. Gadis itu, sebut saja Putri, tidak bisa membuktikan kalau mereka sudah menikah secara resmi. Karena pernikahan sirri yang bersifat rahasia atau nikah di bawah tangan tidak pernah diakui Undang-undang dan pemerintah. Putri juga tidak dapat menuntut hak nafkah iddahnya kepada pengadilan karena pengadilan akan meminta akta nikah sebagai persyaratan proses di pengadilan.

Lagi-lagi, yang harus disayangkan adalah nasib perempuan. Berapa banyak masyarakat di wilayah Indonesia yang masih membandel tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Bukan masalah berbelit-belit dan panjang prosesnya, tapi masalah sang pria ingin mengambil mudahnya saja. Nanti jika terjadi apa-apa, sang pria dengan entengnya meninggalkan istri dan anaknya setelah menjatuhkan talak.

 Jangan nikah sirri
Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang telah diatur dalam UU harus diindahkan dan dipatuhi. Jika dilanggar, maka risiko hukuman akan ditanggung sendiri oleh si pelanggar. Salah satunya UU tentang Perkawinan. Seyogyanya UU ini merupakan refleksi perlindungan terhadap hak kaum wanita dan anak-anak. Memuat pasal demi pasal yang menguntungkan pihak perempuan di satu sisi.

Tujuan adanya UU Perkawinan ialah melindungi perempuan dari tindakan tidak adil laki-laki. Hal ini merupakan terobosan hukum demi kemaslahatan umat. Maka dari itu, sudah sepantasnya bagi wanita-wanita untuk mematuhi dan menaati segala aturan negara dan agama. Nikahlah sesuai dengan aturan UU. Jika UU menyuruh untuk mencatatkan pernikahan, maka datangilah KUA untuk mencatatnya.

Dengan demikian, jangan pernah mau dinikahi sirri. Karena seperti yang telah dijelaskan, tidak ada pembuktian untuk melindungi hak istri dan anak. Tidak hanya kepada wanita sebagai calon pengantin perempuan, ini teruntuk wali juga. Wali harus meneliti benar calon pengantin pria dan melindungi anaknya dari tindakan yang merugikan.

Nur Anshari, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Anggota Forum Lingkar Pena (FLP) Aceh. Email: sarilaw92@gmail.com

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved