Gubernur: Ekspor CPO Harus Melalui Aceh

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah meminta kepada Gaperda dan GAPKI Aceh untuk membantu memfasilitasi agar ekspor minyak sawit atau CPO dari Aceh tak lagi melalui Pelabuhan Belawan, Sumut, tapi melalui Pelabuhan di Aceh.

Gubernur menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat rapat kerja Gaperda dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (22/12). “Kegiatan ekspor CPO di Sumut sudah lama berjalan dan telah maju. Gaperda dan GAPKI Aceh perlu memikirkan dan melaksanakan bagaimana pelabuhan di Aceh bisa menjadi pelabuhan ekspor CPO,” kata Gubernur.

Gubernur menyebutkan saat ini di Aceh ada 129 perusahaan perkebunan yang mengelola 380 ribu hektar kebun sawit, karet, kakau dan lainnya. Namun, kata Gubernur seluruh perusahaan itu, belum ada satu pun yang mengekspor CPO melalui pelabuhan di Aceh. Padahal, menurut laporan pihak PT Pelindo I yang telah mengoperasikan sejumlah pelabuhan di Aceh, beberapa pelabuhan di antaranya sudah layak dioperasikan untuk menjadi pelabuhan ekspor CPO.

“Misalnya Pelabuhan Laut Kuala Langsa di Kota Langsa, Pelabuhan Laut Krueng Geukueh di Aceh Utara, Pelabuhan Laut Krueng Raya, Malahayati, Aceh Besar, Pelabuhan Laut di Meulaboh, Aceh Barat dan Calang, Aceh Jaya.

Bahkan, di beberapa pelabuhan tersebut, sudah ada tangki tempat penyimpanan CPO-nya, tapi karena sampai kini belum satupun perusahaan perkebunan di Aceh yang mengontraknya, tangki itu belum berfungsi untuk tempat penyimpanan CPO,” kata Gubernur.

Gubernur menambahkan tiga negara menjadi sasaran ekspor CPO adalah India, Cina dan Pakistan, apalagi ketiga negara itu sangat dekat dengan Aceh, terutama India, kalaupun diekspor lewat Pelabuhan Belawan, Sumut, pasti alur pelayaran kapalnya melintasi laut Aceh. Masih menurut Gubernur, jika pelabuhan di Aceh sudah berjalan menjadi pelabuhan CPO, maka bakal banyak menyerap tenaga kerja.

Kadishutbun Aceh, Ir Turmizi MSi didampingi Kabid Investasi dan Pengolahan Hasil Perkebunan, A Hanan SP MM mengatakan harapan gubernur itu akan ditindak lanjuti. Sementara itu, GAPKI Cabang Aceh, Sabri Basyah dalam siaran pers membantah tudingan Rainforest Action Networking (RAN) yang mempublikasi lewat website, 11 November 2014 bahwa 26 perusahaan perkebunan sawit di Aceh masuk dalam kategori illegal (conflict plam oil) karena arealnya masuk dalam kawasan Eko Sistem Lauser.

Tudingan RAN itu, kata Sabri Basyah, sangat tidak berdasarkan dan tidak benar. Karena HGU areal perkebunan yang diperoleh perusahaan perkebunan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku dan tidak mengabaikan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya.

Aanggota Gaperda Aceh, H Ibrahim Pidie mengatakan para penggusaha perkebunan, terutama yang telah memiliki pabrik CPO di Aceh, siap menggunakan pelabuhan di Aceh untuk mengekspor CPO-nya ke luar negeri. Namun, Ibrahim menyarankan sebelum menetapkan pelabuhan di Aceh menjadi pelbauhan ekspor, perlu melakukan studi banding ke Pelabuhan Johor, Pokrlang dan Lah Tadu, Malaysia karena pelabuhan di luar negeri itu sangat bagus, lengkap dan sesuai standar internasional untuk dijadikan  pelabuhan ekspor CPO. Sementara pelabuhan di Aceh, selama ini fasilitasnya sangat minim, sehingga pengusaha tak bersedia menggunakannya.

“Contohnya di Meulaboh, kapal angkut CPO tak bisa merapat ke dermaga sehingga terpaksa menggunakan kapal tongkang untuk memindahkan CPO dari mobil tangki ke kapal besarnya di tengah laut,” kata Ibrahim. (her)

Kunjungi juga :
www.serambinewstv.com | www.menatapaceh.com |
www.serambifm.com | www.prohaba.co |