Breaking News:

Opini

Ketika Guru Menolak Kepala Sekolah

MENCERMATI berita penolakan guru terhadap penempatan kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan sebagaimana

Faktor eksternal
Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri (calon) kepala sekolah. Faktor ini juga tak kalah pentingnya memberikan andil bagi munculnya aksi penolakan atau mempertahankan kepala sekolah. Faktor eksternal ini erat kaitannya dengan dua faktor lainnya yaitu faktor manusia dan faktor kebijakan.

Faktor manusia ialah adanya seseorang atau sekelompok orang, yang, karena satu dan lain hal, merasa tidak cocok, merasa kurang sreg, iri hati, pernah tersinggung atau tersakiti/terzalimi oleh kepala sekolah, maka ia pun, baik secara individual atau mempengaruhi orang-orang lainnya untuk menolak kepemimpinan kepala sekolah. Ada benang merah antara faktor ini dengan pentingnya kepala sekolah menerapkan, menjaga dan meningkatkan gaya relationship behavior, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah.

Faktor kedua adalah faktor kebijakan, yaitu munculnya kebijakan yang disuguhkan oleh instansi terkait. Akibat kebijakan yang tidak merujuk pada peraturan misalnya, seringkali barakibat pada ketidakpercayaan dan sekaligus kekecewaan para stakeholder sekolah kepada instansi pembuat kebijakan tersebut. Oleh karena para stakeholder sekolah tidak dapat “menyalurkan” rasa ketidakpercayaaan dan kekecewaan tersebut secara langsung kepada pimpinan instansinya, maka yang dilakukan adalah berdemonstrasi mogok belajar, atau menolak kehadiran (calon) kepala sekolah.

Tepat apa yang ditegaskan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh, Drs Ramli Rasyid MPd yang mengimbau kita para pengambil kebijakan dan pelaku/praktisi kependidikan untuk senantiasa berpegang pada aturan yang berlaku.

Dalam konteks ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010. Di sana telah diatur tentang bagaimana seharusnya mempersiapkan, melatih, mengangkat, mengembangkan/meningkatkan keprofesian, dan memberhentikan kepala sekolah. Dengan kata lain, melalui aturan ini pemerintah ingin menempatkan seorang pemimpin (kepala sekolah) yang benar-benar ahli (bukan ahli famili) dan tidak atas dasar lain yang tidak bersinggungan dengan upaya peningkatan kinerja dan kuatnya kepemimpinan kepala sekolah. Wallahu a’lam.

* Achmad Ghozin, Pengawas Sekolah Madya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Banda Aceh. Email: aghozin_2804@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved