Jarang-jarang Terjadi, Partai Aceh Kritik Pemerintah Aceh

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kritik kepada Pemerintah Aceh secara terbuka yang disampaikan Wakil Ketua Umum DPA Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Razak cukup mengejutkan banyak pihak. “Warning” yang disampaikannya itu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat mengingat sekarang partai politik ini yang memegang tampuk pemerintahan.

Otokritik yang dilancarkan pentolan partai ini menjadi hal langka, sehingga Serambi FM 90,2 Mhz mengangkatnya menjadi pembahasan pada program Cakrawala, Kamis (9/4/2015) pukul 10-11 WIB. Membahas Salam Serambi yang berjudul “Otokritik kepada Pemerintah Aceh” hari ini, program yang dipandu Host Nico Firza ini menghadirkan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali.

Bukhari mengatakan, latar belakang diangkatnya topik ini mengingat hal tersebut dianggap baru dan langka dalam Pemerintah Aceh selama ini. “Hal ini jarang-jarang terjadi, tentunya kita berharap kritikan ini keluar dari hati nurani terdalam,” ujarnya.

Dia menganggap hal tersebut positif untuk kemajuan Aceh ke depan, dan berharap bisa direalisasikan segera oleh Pemerintah Aceh. “Semua elemen itu punya porsi masing-masing. Yang bisa dilakukan partai adalah mengkritik kebijakan pemerintah, mengenai eksekusinya tentu itu porsinya Pemerintah Aceh,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat politik UIN Ar-Raniry Aklima S.Fil I, MA mengatakan bahwa kritik yang dilancarkan Abu Razak kepada ‘seniornya’, yang menjabat sebagai Gubernur dan Wagub patut diapresiasi. “Penggunaan media dalam penyampaian kritik lebih efektif, ketimbang menyampaikannya di dalam forum tertutup, sebagaimana yang dilakukan partai politik pada umumnya,” ujarnya.

Kerjasama antara Pemerintah Aceh dan DPRA, menurut Aklima harus solid. “Sekarang yang terkesan di masyarakat adalah adanya miskomunikasi antara pemerintah Aceh dan DPRA, tak ada tindak lanjut sehingga pekerjaannya tidak tuntas,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu pula masyarakat Aceh ikut berpartisipasi melalui telepon, sebagian besar mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Aceh dan menganggap hal ini sebagai pengalihan isu. “Kalau memang tidak mampu mengemban amanah rakyat ini, ya turun saja!” Ujar salah seorang penelepon. (*)