RPP Migas Disetujui, Aceh Kelola Hasil Alamnya Sendiri

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota tim negosiasi RPP Migas Aceh, Adli Abdullah mengatakan, penandatanganan PP Migas oleh Presiden Jokowi pada 5 Mei 2015 lalu, merupakan sejarah baru yang patut disyukuri rakyat Aceh. Negosiasi panjang nyaris delapan tahun itu akhirnya berbuah manis dengan dibentuknya Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA).

"Negosiasi yang panjang ini akhirnya membuat sejarah baru di Republik ini, Aceh sebagai sebuah provinsi dapat mengelola kekayaan alamnya sendiri," ujar Adli via telepon dalam program Cakrawala. Bahkan ia menambahkan, menurut hukum internasional, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) itu sepenuhnya dikelola negara.

Adli menjelaskan, PP tersebut mengatur pembagian hasil kekayaan alam Aceh yang dikelola Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. "Dari darat sampai 12 Mil, setelah dipotong biaya investor, perhitungan bagi hasilnya tujuh puluh persen untuk Aceh, sisanya pusat," ujarnya. Sedangkan dari 12 Mil hingga 188 Mil, menurut Adli, bagi hasilnya kebalikan dari skema di atas, yaitu 30% Aceh dan 70% Pusat.

Selain itu, Adli menegaskan bahwa BPMA merupakan badan khusus yang tidak terikat. "Dalam kerjanya nanti, BPMA itu tidak tunduk pada lembaga apapun di pusat, sehingga independensinya jangan diragukan," tandasnya.

Dalam program interaktif "Cakrawala", tim redaksi mengangkat Salam Serambi edisi Kamis, 11 Juni 2015 dengan tema "BPMA Bisa Bikin Berat di Ongkos." Hadir sebagai narasumber di studio SerambiFM, Sekretaris Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali. Selama satu jam (10.00-11.00 WIB), Nico Firza memandu program andalan SerambiFM ini, yang mengudara di frekuensi 90,2 Mhz.

Bukhari M Ali mengatakan, tujuan redaksi mengangkat topik ini adalah untuk mengingatkan semua pihak, baik yang terlibat maupun yang hanya menonton, bahwa BPMA harus diawasi. "Ini perjuangan yang sudah lama kita suarakan, maka dari itu mari kita kawal bersama," jelasnya. (*)