326 Gampong di Pidie belum Terima ADG

Sebanyak 326 gampong di Kabupaten Pidie, hingga saat ini belum menerima Alokasi Dana Gampong (ADG)

SIGLI - Sebanyak 326 gampong di Kabupaten Pidie, hingga saat ini belum menerima Alokasi Dana Gampong (ADG). Padahal di kabupaten/kota lainnya, beberapa gampong malah sudah mulai menerina ADG tahap II. Persoalan yang terjadi di Pidie, banyak gampong yang belum melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk pencairan dana tersebut. Dokumen tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Pidie, Drs Zulfikar Yacob MSi, Sabtu (5/9) mengatakan, sampai saat ini baru 401 dari 727 gampong di Pidie yang telah menerima ADG. Gampong yang telah menerima dana tersebut karena aparatur gampong bersangkutan telah melengkapi seluruh dokumen sebagai persyaratan penyaluran ADG.

Sementara, 326 gampong belum menerima ADG yang mulai disdalurkan tahun ini, karena belum melengkapi atau memperbaiki dokumen RPJMG dan RKPG. Perbaikan dokumen dan pencairan ADG ini tidak ditangani oleh BPM, namun langsung ditangani Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pidie.

“Tugas BPM hanya melakukan proses verifikasi terhadap sejumlah dokumen pendukung. Seperti verifikasi SK keuchik, SK aparatur gampong, permohonan penyaluran ADG tahap pertama, dan beberapa dokumen lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, dana ADG yang telah ditransfer oleh Pemkab Pidie, saat ini baru digunakan oleh pihak gampong untuk membayar honorarium aparatur gampong. Sementara untuk kegiatan fisik, dananya belum digunakan. Jumlah dana yang diterima gampong antara Rp 300 juta hingga Rp 350 juta yang disalurkan secara bertahap. Yakni, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 20 persen.

Besaran ADG yang diterima setiap gampong berbeda, tergantung kepadatan penduduk dan luas wilayah. “Dana ini bisa digunakan untuk pembangunan jalan, parit, biaya aparatur gampong dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam mengajukan dana ADG, keuchik harus melampirkan program kerja serta rincian dana yang dibutuhkan termasuk peruntukannya, pada saat pengajuan ADG ke BPM. Dokumen dimaksut yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). “Persyaratan itu harus dilengkapi keuchik, jika tidak ada dokumen itu maka dana tidak bisa ditransfer ke rekening gampong,” katanya.

“Beberapa hari lalu kami sudah melatih aparatur gampong, agar bisa memahami bagaimana cara menyusun RPJMG dan RKPG. Mestinya pelatihan ini memudahkan aparatur gampong menyusun program-program gampong yang dananya akan dipertanggungjawabkan nantinya,” kata Zulfikar.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pidie, Mustafa SE MSi, juga menjelaskan, pihaknya akan langsung mentransfer dana ADG, jika pihak gampong telah melengkapi/memerbaiki dokumen yang dimasukkan ke BPM Pidie.

“Kami tidak akan menghambat pengiriman dana tersebut. Kalau berkas sudah masuk, kami langsung transfer dananya ke rekening gampong,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPM untuk mempercepat penyaluran dana ADG ini. “Karena Kalau BPM tidak memasukkan berkas ADG yang diserahkan pihak gampong, kami juga tidak bisa menyalurkannya,” jelas Mustafa sambil menambahkan, total dana keseluruhan ADG untuk Kabupaten Pidie, sekitar Rp 189 miliar.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved