Dokumen Aceh Raya ke DPRA

Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Aceh Raya, M Dahlan Sulaiman, Senin (19/10) kemarin

Dokumen Aceh Raya ke DPRA
Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Aceh Raya, M Dahlan Sulaiman menyerahkan dokumen persiapan pembentukan Kabupaten Aceh Raya kepada Ketua DPRA Tgk Muharuddin dan disaksikan anggota DPRA, Abdurrahman Ahmad di ruang rapat ketua DPRA, Senin (19/10). SERAMBI/MASRIZAL 

* Diserahkan Dahlan Sulaiman kepada Ketua Dewan

BANDA ACEH - Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Aceh Raya, M Dahlan Sulaiman, Senin (19/10) kemarin, menyerahkan dokumen persiapan pemekaran kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharrudin. Penyerahan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara panitia pemekaran dengan Ketua DPRA Tgk Muharrudin dan Anggota DPRA Abdurrahman Ahmad di ruang rapat Ketua DPRA.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai hal terkait persiapan pembentukan Kabupaten Aceh Raya. Hadir sejumlah panitia persiapan pembentukan Kabupaten Aceh Raya seperti M Dahlan Sulaiman (ketua), Anwar Ahmad (wakil ketua), T Hafiz (sekretaris), Hermansyah (wakil sekretaris), dan perwakilan tokoh perempuan, Rukayah Ibrahim Naim (wakil ketua).

Selain panitia inti, juga hadir sejumlah tokoh masyarakat dari tujuh kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Raya. Adapun ke tujuh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Lhoong, Leupung, Lhoknga, Peukan Bada, Darul Imarah, Darul Kamal, dan Kecamatan Pulo Aceh.

Dahlan mengatakan, dokumen dalam map kuning besar yang diserahkan kemarin merupakan buku naskah akademik pembentukan kabupaten dan surat persetujuan pemekaran dari Bupati dan DPRK Aceh Besar. Saat ini, dokumen tersebut hanya memerlukan dukungan dan persetujuan dari DPRA dan Gubernur Aceh.

“Kita harapkan DPRA segera menerbitkan surat keputusan persetujuan pemekaran Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Aceh Raya. Kita sudah memulai mewacanakan ini sejak tahun 1999. Dokumen ini sudah lama siap di tingkat kabupaten, namun terkendala pada tingkat provinsi, padahal pimpinan DPRA sudah beberapa kali berganti,” katanya usai pertemuan.

Dia mengakui bahwa hingga kini pihaknya belum meminta persetujuan dari Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah. Alasannya karena belum mendapat restu dari DPRA. “Meski Ketua DPRA Tgk Muharrudin tidak secara jelas menjanjikan (akan mengeluarkan rekomendasi), tapi dari segi pembicaraannya tidak ada lagi kesulitan dan hambatan seperti yang lalu,” ujar dia.

Menurut Dahlan, salah satu tujuan pemekaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sebab, selama ini wilayah Aceh Besar sangat luas dan belum pernah dimekarkan, sementara jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar terbatas. Padahal, potensi sumber daya alamnya sangat besar dan tidak tergarap dengan baik.

“Mudah-mudahan dalam tahun ini atau paling lambat tahun 2016, Kabupaten Aceh Raya sudah berdiri. Dengan adanya pemekaran ini, masing-masing kabupaten akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) nya. Saya sangat optimis kabupaten ini akan terbentuk,” imbuhnya.

Ketua DPRA, Tgk Muharruddin mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemekaran Kabupaten Aceh Besar menjadi Kabupaten Aceh Raya. Kendati demikian, dia meminta panitia pemekaran untuk melengkapi semua administrasi agar dapat diproses dengan cepat.

“Dari DPRA akan kita keluarkan rekomendasi. Sebab kalau kita lihat (Kabupaten Aceh Besar) masih banyak ketertinggalan jika dibandingkan dengan Pemko Banda Aceh. Artinya perlulah pembangunan agar terbangun perekonomian masyarakat setempat, mungkin dengan pemekaran itu akan terjawab persoalan tersebut,” kata Muharuddin menjawab wartawan usai pertemuan dengan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Aceh Raya, di ruang rapat Ketua DPRA, Banda Aceh, Senin (19/10).

Dia menyatakan, sebelum memberikan jawaban dukungan, dia akan menyerahkan terlebih dahulu berkas tersebut ke Komisi I DPRA. Sebab, saat ini ada tiga kabupaten yang mengajukan pemekaran, yaitu Kabupaten Aceh Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Selatan Jaya (Asja), Kabupaten Simeulue dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Selaut Besar, dan Kabupaten Aceh Besar dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Raya.

“Nanti kita lihat hasil kajian dari Komisi I, di antara tiga kabupaten ini yang mana masuk dalam skala prioritas. Begitu juga kajian dari gubernur sendiri. Saat ini baru Kabupaten Aceh Selatan Jaya (Asja) dan Kabupaten Aceh Raya yang memberikan dokumen pembentukan kabupaten kepada kita. Sedangkan dari Simeulue belum,” ungkap dia.(mz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved