Opini

Sepuluh Tahun Aceh Damai

SEPULUH tahun silam, tepatnya pada 5 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan

Oleh Vincent Guérend dan Francisco Fontan

SEPULUH tahun silam, tepatnya pada 5 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Dalam rangka Konferensi Internasional Peringatan 10 Tahun MoU Helsinki yang berlangsung pada 13-14 November 2015, Uni Eropa (UE) melakukan kilas balik 10 tahun keberhasilan, di mana selama periode tersebut masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia telah menjalin kerja sama untuk membangun kembali Aceh setelah terjadinya satu bencana alam terburuk di masa kini.

Pada 26 Desember 2004, tsunami menghancurkan pesisir pantai Aceh. Bencana tersebut telah menciptakan keadaan mendesak (sense of urgency) yang baru, baik bagi pihak Pemerintah Indonesia maupun bagi pihak GAM untuk menyelesaikan konflik dan memulai rekonstruksi di Aceh. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka telah diletakkan dasar untuk perdamaian yang langgeng.

Perundingan-perundingan selanjutnya difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Puncak dari perundingan-perundingan ini adalah penandatanganan MoU di Helsinki. Kesepakatan perdamaian tersebut telah menekankan kembali kedaulatan Indonesia atas Aceh.

Di saat yang sama memberikan otonomi luas kepada Aceh dan kesempatan kepada partai-partai politik yang berada di Aceh untuk ikut serta dalam kancah politik Nasional. GAM menyetujui dilakukannya pelucutan senjata terhadap para pejuangnya, sedangkan pemerintah Indonesia setuju untuk melakukan penarikan pasukan.

Mendukung aktif
UE mendukung secara aktif proses perdamaian tersebut dan upaya rekonstruksi jangka panjang di Aceh. Dalam rangka memantau pelaksanaan perjanjian perdamaian, UE telah mengerahkan Misi Pemantauan Aceh (AMM) yang menjalin kerja sama secara erat dengan lima Negara anggota ASEAN. Sebagai pengamat yang netral, misi UE ini melakukan investigasi terkait keluhan dan dugaan pelanggaran ketentuan MoU.

Misi sipil tersebut berhasil memenuhi dan mengakhiri masa tugasnya setelah satu tahun pada saat kedua pihak telah memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. AMM merupakan misi pertama di Asia yang dipimpin oleh UE dan merupakan inisiatif kerja sama pertama dengan ASEAN dalam bidang ini.

Sejak berakhirnya misi pemantauan, UE tetap melanjutkan dukungannya dalam upaya perdamaian di Aceh melalui program-program pengembangan kapasitas jangka panjang, reintegrasi dan pelatihan kepolisian. Termasuk dukungan AMM, langkah-langkah untuk mendukung perdamaian mencapai nilai sekitar 40 juta euro.

Selanjutnya pada 2006, UE mengerahkan misi pengamat pemilihan umum (EOM) untuk memantau proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pertama di Aceh pascakonflik. Perdamaian telah berhasil dipertahankan selama 10 tahun dan beberapa putaran pilkada.

Penyelesaian konflik mengakhiri terkucilnya Aceh dan membuka pintu bagi pembangunan, investasi dan reintegrasi ekonomi dengan daerah-daerah lain di Indonesia dan dunia. UE juga merupakan salah satu pemberi bantuan terbesar untuk upaya rekonstruksi Indonesia yang berhasil membangun kembali Aceh setelah tsunami. UE memberikan kontribusi sebesar 200 juta euro untuk tanggap darurat tsunami dan merupakan pemberi bantuan terbesar dalam dana multi-donor fund (MDF) untuk pembangunan jangka panjang yang mencapai sekitar 85% dari total dana sebesar 440 juta euro.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved