Pemkab Diminta Atasi Gangguan Gajah

Pemkab Aceh Timur dan instansi terkait diminta segera menangani gangguan gajah yang terjadi

IDI - Pemkab Aceh Timur dan instansi terkait diminta segera menangani gangguan gajah yang terjadi di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, kabupaten itu. Caranya, Pemkab harus menyarankan ke perusahaan perkebunan swasta di kawasan tersebut yang arealnya berbatasan dengan kebun warga setempat agar dibangun parit isolasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan itu dan mereka merespons positif. Karena itulah kita minta Pemkab Aceh Timur berkomunikasi dengan perusahaan tersebut terkait permohonan warga,” ungkap Junaidi, warga Seumanah Jaya kepada Serambi, kemarin.

Menurutnya, parit itu dibangun dengan kedalaman lima meter dan lebar empat meter. Selain itu, lanjut Junaidi, harus ditempatkan petugas yang mengontrol parit tersebut jika terjadi longsor, sehingga cepat diperbaiki. “Kalau sudah ada parit isolasi, gajah setelah digiring ke lokasi penggembalaan di Gampong Bunin, Kecamatan Serba Jadi atau ke hutan, tak bisa masuk lagi ke perkebunan warga karena sudah ada parit,” ungkapnya.

Ia berharap konflik gajah dan manusia di kawasan itu segera ditangani. Sehingga petani bisa kembali mengembangkan lahan pertaniannya. “Jika lahan pertanian sudah bisa dikembangkan tanpa gangguan gajah, Insya Allah petani di kawasan itu akan sejahtera,” jelas Junaidi.

Ditambahkan, kawanan gajah liar yag pada Kamis (19/11) memasuki perkebunan warga di Gampong Seumanah Jaya, kini sudah berada di HGU perkebunan swasta kawasan itu. Disebutkan, kawanan gajah itu sekarangf terbagi dua kelompok sekitar 40 ekor di HGU PT Atakana Company dan sekitar 35 ekor di HGU PT Dwi Kencana Semesta.

Kepala BKSDA Aceh, Genman Hasibuan yang ditanyai Serambi, kemarin, mengatakan, pihaknya sedang menyusun rencana mitigasi untuk konflik gajah dan manusia.”Caranya, kami kombinasikan penggunaan ruang yang berkesesuaian sanctuary (tempat relokasi gajah di habitat alaminya),” ujarnya.

Setelah selesai disusun, tambah Genman, perencanaan tersebut akan diajukan ke pihak terkait untuk bisa direalisasikan. “Kami mengimbau masyarakat tak melakukan cara-cara melanggar hukum untuk mengatasi konflik gajah ini,” pungkas Genman.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved