LSM Minta Istana Wali Diaudit

Dua koordinator lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, masing-masing Askhalani dari Gerakan

LSM Minta Istana Wali Diaudit
Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar, Jumat (27/11/2015). Hingga kini kompleks meuligo wali yang dibangun sejak 2010 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 100 miliar rupiah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Dua koordinator lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, masing-masing Askhalani dari Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh dan Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan, supaya tidak menimbulkan keraguan dari banyak pihak, maka pembangunan berbagai gedung dan fasilitas di kompleks Meuligoe (Istana) Wali Nanggroe Aceh perlu diaudit investigatif secara menyeluruh.

Askhalani bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi pembangunan Istana Wali Nanggroe dan fasilitas lainnya di kompleks meuligoe tersebut yang nilainya sekitar Rp 100 miliar.

Menurutnya, audit tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana kualitas bangunan termegah di Aceh itu sebetulnya.

“Gubernur Aceh, (dr Zaini Abdullah) patut diapresiasi karena beliau sudah secara terbuka menyatakan bahwa bangunan tersebut kurang layak. Hasil koreksi beliau harusnya ditindaklanjuti BPK. Jangan sampai bangunan megah itu tak layak ditempati Wali Nanggroe,” katanya kemarin menanggapi liputan eksklusif Serambi berjudul “Ini Istana Wali Rp 100 M” yang dipublikasi Kamis (3/12).

Ia tekankan, apabila dalam pembangunan Meuligoe Wali itu ditemukan pelanggaran dan berpotensi korupsi, maka konraktor pelaksananya harus bertanggung jawab.

“Jumlah anggaran pembangunan gedung tersebut sangat besar. Jadi, mustahil bangunannya kurang baik,” demikian Askhlani.

Sementara itu, Alfian, Koordinator MaTA mengatakan, proyek ini tidak hanya bisa dinilai pada kondisi akhirnya, melainkan harus pula diinvestigasi sejak kondisi awal. “Sejak awal proyek ini memang menjadi bahan perbincangan hangat di Aceh. Pasalnya, dana sekitar seratusan miliar dianggarkan saat kondisi masyarakat Aceh belum sejahtera, hanya untuk membangun hal-hal simbolik untuk kelompok tertentu,” kata Alfian

Ia juga meminta BPK segera mengaudit Istana Wali Nanggroe itu secara keseluruhan, mulai saat proses tender. Proses auditnya pun harus secara investigatif, bukan sekadar audit umum atau audit administratif.

“Proyek ini sangat besar. BPK RI harus mengaudit, sehingga semua permasalahan sejak awal bisa terkuak. Setelah itu, jika memang ada temuan, bisa direkomendasikan untuk ditangani KPK. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, memang sejak proses tendernya berkesan ada persoalan,” ujar Alfian.

Menyangkut masih ada kekurangan volume pada proyek itu, Alfian mengaku tetap memonitor walau tak bisa secara fisik masuk ke kompleks tersebut.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved