Salam

Kajati Aceh Seharusnya Mengusut Istana Wali

Liputan eksklusif Harian Serambi Indonesia tentang Meuligoe (Istana) Wali Nanggroe yang harganya

Liputan eksklusif Harian Serambi Indonesia tentang Meuligoe (Istana) Wali Nanggroe yang harganya Rp 100 miliar lebih, namun belum bisa ditempati meski dibangun sejak 2010, akhirnya mengusik perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Tarmizi MH melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Penkum & Humas) Kejati Aceh, Amir Hamzah SH mengatakan, siap melakukan pengusutan jika ditemukan potensi penyimpangan dalam pembangunan sejumlah gedung di dalam Kompleks Istana Wali Nanggroe Aceh.

Ia juga mengisyaratkan Kejati Aceh siap membentuk tim yang diperlukan untuk itu. Pernyataan Amir Hamzah tersebut, sebagaimana dimuat Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin, merupakan responsnya atas statement Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah yang mengutarakan ketidakpuasannya terhadap pembangunan Istana Wali Nanggroe berikut bangunan-bangunan lainnya di dalam kompleks istana tersebut.

Gubernur Zaini bahkan menyesalkan kurang seriusnya pengawas dalam mengawasi pengerjaan bangunan mahal itu, sehingga jauh dari kesan mewah. Belum lagi, Istana Wali tersebut terlalu bergaya Barat dan sangat minim motif atau ornamen Acehnya.

Dalam upaya pengusutan, apa yang disampaikan Gubernur Zaini Abdullah itu sebetulnya bisa dijadikan jalan masuk (entry point) penyelidikan oleh Kejati Aceh.

Di luar keluhan gubernur tersebut, dua aktivis LSM antikorupsi, yakni Askhalani dan Alfian, bahkan telah menyuarakan perlunya audit investigatif secara menyeluruh terhadap bangunan yang bernilai Rp 100 miliar lebih itu. Audit tersebut haruslah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Koran ini menilai, rekomendasi aktivis LSM dari GeRAK dan MaTA itu agaknya patut ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang, sehingga tidak timbul sangkaan negatif terhadap proses pembangunan Istana Wali Nanggroe yang kelak akan menjadi salah satu ikon Aceh itu.

Dengan kewenangan pengusutan yang ada padanya, sudah selayaknya Kejati Aceh menelusuri kemungkinan penyimpangan dalam proyek multiyears ini. Terutama untuk membuat terang masalah, sehingga sangkaan-sangkaan negatif dan gunjingan di sejumlah media, terutama media sosial bahwa seolah ada aroma busuk atau bau anyir dalam proyek Istana Wali Nanggroe ini, terbantahkan atau justru terbukti.

Apalagi proses pembangunan Istana Wali Nanggroe ini sudah dimulai sejak 2010 dan masih dibutuhkan puluhan miliar rupiah lagi agar bangunan yang sekilas mirip Gedung Putih di Washington DC itu tuntas dan bisa ditempati Wali Nanggroe Aceh yang hingga kini masih tinggal di mes sewaan di kawasan Lampeunereut, Banda Aceh. Seorang Wali Nanggroe tidak pantas terus-menerus tinggal di mes sewaan. Tapi lebih tak pantas lagi tinggal di istana jika proses pembangunannya menyimpang dari prinsip tata kelola keuangan yang bersih, lurus, amanah, dan transparan. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved