Opini

Menanti ‘Trans Koetaraja’

SETIAP tahun jumlah kendaraan pribadi di Aceh meningkat tajam sebanding dengan membanjirnya

Oleh Azharul Husna

SETIAP tahun jumlah kendaraan pribadi di Aceh meningkat tajam sebanding dengan membanjirnya permintaan masyarakat. Wajarlah banyak pengamat meramalkan 10 tahun mendatang, Banda Aceh akan mengalami kemacetan yang sulit untuk diatasi. Layaknya kota-kota besar di Indonesia, Banda Aceh dengan penduduk yang berjumlah 238.784 ribu jiwa pada 2012 dan terus bertambah setiap tahunnya (acehprov.go.id). Mobilitas masyarakat tinggi juga yang disebabkan oleh pemusatan lokasi kegiatan dan pemerintahan Aceh berada di Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi.

Usaha preventif atas permasalahan yang akan timbul ini dilakukan melalui rencana pembangunan, baik berupa pembangunan fly over, pelebaran jalan maupun penambahan ruas-ruas jalan baru, tidak ketinggalan adanya penyediaan transportasi publik yang mampu mengangkut warga masyarakat dalam jumlah besar, namun efisien dari sisi biaya diharapkan kendaraan pribadi yang digunakan menjadi berkurang. Sehingga risiko macet pada jam-jam sibuk dapat ditekan, dengan begitu pencemaran udara juga dapat dikurangi.

Gembar-gembor terkait operasional bus Trans Koetaraja bukan hanya isapan jempol. Pembangunan halte di beberapa titik jalan Nasional dan provinsi di Banda Aceh menjadi penanda akan adanya Trans Koetaraja. Selain sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus, kehadirannya juga diiklankan dalam bentuk megaboard di jalur strategis kota. Rencananya, Trans Koetaraja mulai beroperasi awal tahun depan (Serambi, 23/10/2015).

Beberapa tahun belakangan pamor labi-labi menurun jauh. Tak lagi menjadi pilihan utama baik masyarakat umum, para pelajar dan mahasiswa. Persaingannya dengan sepeda motor dan mobil pribadi sudah cukup menghantam popularitasnya yang sempat tenar sebagai alat transportasi kota. Apa yang akan terjadi jika Trans Koetaraja juga hadir menambah persaingan ini? Hampir dapat dipastikan labi-labi hanya akan berakhir menjadi kotak-kotak kosong tanpa penumpang dan lambat laun menghilang dari jalanan kota Banda Aceh.

Sebenarnya apakah persoalan kemacetan sudah sedemikian parah sehingga pemenuhannya tidak dapat ditunda? Mengingat masih banyak sekali permasalahan di kota Banda Aceh yang belum terselesaikan dengan baik. Kemiskinan, akses air bersih dan listrik merupakan hal mendesak dan prioritas yang juga penting untuk diselesaikan seserius persoalan transportasi. Jangan sampai terjadi pembangunan yang harusnya menyejahterakan, malah menimbulkan masalah baru alias salah sasaran.

Transportasi publik
Alat transportasi yang baik mesti mampu menjadi mahram bagi penumpangnya, yakni memberikan rasa aman dan nyaman. Kebutuhan akan hal inilah yang selama ini belum dapat dijawab oleh angkutan kota yang selama ini ada di daerah kita. Rasa nyaman karena yakin akan jadwal keberangkatan mengingat masyarakat yang semakin hari menghargai ketepatan waktu. Belum lagi rasa aman bagi penumpang perempuan yang selalu was-was akan pelecehan seksual yang sering terjadi di angkutan umum.

Dengan kondisi angkutan umum seperti itu, tak heran jika masyarakat lebih senang terjepit dalam utang demi memiliki kendaraan pribadi. Padahal jika pemilik angkutan kota (labi-labi) bersepakat, persoalan di atas tentu dapat diselesaikan dengan baik. Mereformasi jadwal angkutan dengan manajemen yang baik seperti pengaturan waktu pulang-pergi termasuk dengan tempat tujuan angkutan. Mengingat tingginya angka pelecehan seksual yang kerap terjadi terhadap perempuan maupun anak-anak, direspons dengan nomor call centre pengaduan yang ditempelkan di setiap angkutan umum. Sehingga setiap pengaduan dengan cepat dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme yang disepakati sebelumnya, misalnya tidak boleh beroperasi dengan jangka waktu tertentu dan lain-lain.

Sudah waktunya labi-labi berevolusi. Jika ini dilakukan, kepercayaan masyarakat akan timbul perlahan-lahan sehingga tumbuh perasaan nyaman. Opini masyarakat mengenai transportasi yang nyaman, aman dan tepat waktu akan berubah sehingga bukan tidak mungkin labi-labi menjadi pilihan utama daripada membeli kendaraan pribadi. Tetapi ini masih mimpi bagi labi-labi. Kenyataannya, jauh panggang dari api. Kemudian, benarkah Trans Koetaraja menjawab persoalan polusi, kemacetan dan dapat menjangkau ke seluruh sudut kota Banda Aceh dengan ongkos yang murah ?

Trans Koetaraja yang dianggap sebagai solusi alat transportasi kota oleh pemerintah mestinya memiliki jalan sendiri yang dibangun khusus sehingga tidak mengganggu jalan umum. Menggunakan sistem kobtrol traffic light tidak menyelesaikan masalah. Ruas jalan di Banda Aceh yang umumnya kecil, masih memungkinkan terjadinya kemacetan. Terlebih dengan jenisnya yang merupakan bus menjadikannya sulit bermain bersama kendaraan-kendaraan lain bersama di satu jalur.

Alat transportasi yang baik merupakan impian semua orang. Selain penyokong utama dalam beraktivitas maupun bepergian juga menjadi penanda sebuah kota yang maju. Untuk mewujudkan impian tersebut perlu juga diperhatikan faktor-faktor seperti perbaikan sistem transportasi secara bertahap, jelas konsepnya, memiliki unit pengelolaan sendiri dan manajemen yang baik serta profesional hingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat berbanding lurus dengan moda transportasi publik yang ditawarkan. Jangan sampai ini hanya menjadi “mainan baru” yang kemudian berakhir tragis seperti angkutan kota yang ada selama ini.

Ramah bagi semua
Walaupun bentuk, model dan tipe dari bus Trans Koetaraja belum diketahui masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat mengakomodir harapan masyarakat kota madani bukan hanya yang umum tetapi juga yang memiliki kebutuhan khusus. Pembangunan halte terlihat tidak ramah terhadap masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik (disabilitas) tampak dari tidak adanya ramp (jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga) di beberapa halte yang sedang dalam pengerjaan tersebut dengan alasan luas tempat yang tidak mencukupi. Hal ini sebenarnya menunjukkan ketidakmatangan dalam memilih lokasi pembuatan halte.

Kebutuhan aksesibilitas bangunan umum penyandang disabilitas sebenarnya telah dijamin oleh undang-undang. Bahkan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan komitmen Nasional, karena alasan ini mestinya dari awal desain dan konsep halte dibuat ramah bagi komunitas rentan (wanita hamil, anak-anak dan lanjut usia) dan penyandang disabilitas. Untuk itu, halte yang belum memiliki ramp baiknya kemudian dibuat penyesuaian kembali.

Tulisan ini memang tidak mampu membongkar proyek-proyek halte tempat naik-turun penumpang Trans Koetaraja, yang saat ini sedang dibangun di Banda Aceh. Namun sebagai warga kota Banda Aceh bolehlah berharap kiranya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adil bagi semua termasuk kelompok minoritas mengingat mereka bagian dari masyarakat kota madani yang juga berhak menikmati pembangunan.

* Azharul Husna, aktivis Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Aceh. Email: husna.azharul@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved