BPK Diminta Investigasi Istana Wali

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah

BPK Diminta Investigasi Istana Wali
Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kompleks Gedung Wali Nanggroe di Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneureuet, Aceh Besar. Hingga kini kompleks meuligo wali yang dibangun sejak 2010 tersebut telah menghabiskan tak kurang dari 100 miliar rupiah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). SERAMBI/M ANSHAR 

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap pembangunan Kompleks Istana Wali Nanggroe di kawasan Aceh Besar yang hingga kini belum bisa ditempati meski dibangun sejak 2010.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam dialog interaktif Cakrawala membedah Salam Serambi dengan tema “Kejati Aceh Seharusnya Mengusut Istana Wali”, Senin (7/12) pagi di Radio Serambi 90,2 FM, Meunasah Manyang, Aceh Besar.

Menurutnya, proyek yang diprediksi sudah menghabiskan anggaran Rp 100 miliar itu sudah mulai dibangun sebelum pasangan Zaini-Muzakir Manaf memimpin Aceh. Maka gubernur saat ini harus melakukan audit yang mendalam, meliputi kebijakan alokasi anggaran, tender proyek, hingga pertanggungjawabannya.

Dalam melaksanakannya, Gubernur Aceh dapat meminta BPK secara resmi untuk melakukan audit investigasi, agar dapat diketahui benar atau tidak proyek tersebut bermasalah. Soalnya, saat ini isu bermasalah proyek Istana Wali Nanggroe itu sudah menjadi konsumsi publik.

“Selama ini juga menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, karena sulitnya akses ke dalam kompleks istana itu yang terkesan ditutupi. Hal ini tentu menimbulkan penilaian bahwa ada yang tidak beres. Sama hal seperti proyek Wisma Atlet Hambalang yang ditutup ke publik, tapi kemudian terbukti ada korupsi di proyek itu,” ujar Alfian.

Berdasarkan informasi yang didapat Alfian, salah satu kesalahan proyek itu yakni bangunan musallanya yang mengalami kesalahan arah kiblat. Informasi serupa juga diketahui dari Tim Pansus DPRA yang turun ke lokasi.

Ia lanjutkan, dari diskusi yang digelar dengan Bappeda Aceh maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRA tidak disebutkan dengan jelas jumlah dana yang sudah dihabiskan untuk proyek megah itu. Bahkan di lokasi pembangunan, juga tidak tercantum papan informasi proyek.

Alfian juga meragukan komitmen pihak Kejati Aceh dalam mengusut Istana Wali, seperti yang disampaikan ke media beberapa waktu lalu. Karena dari beberapa kasus besar yang ditangani tidak ada yang selesai. Salah satunya kasus pemadam kebakaran senilai Rp 17,5 miliar. Setelah memeriksa saksi, tak ada tersangka yang ditetapkan Kejati.

Maka untuk itu, ia menyarankan Gubernur Aceh agar mengambil langkah audit investigasi dengan meminta secara resmi ke BPK Aceh. Kemudian bila hasilnya terbukti, maka segera dilanjutkan ke pihak penegak hukum. Dalam hal ini, MaTA merekomendasikan langsung ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved