Menakar Keandalan EWS Tsunami Aceh

26 Desember 2015 hari ini merupakan tahun ke-11 peringatan musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Namun, masih banyak permasalahan yang tersisa seusai bencana besar itu, mulai persoalan  permukiman warga korban tsunami hingga kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi bencana, khususnya tsunami. Serambi mengulas berbagai persoalan tersebut dalam liputan khusus berikut ini.
                             
BELASAN komputer berjejer di atas meja. Semua tampak hidup. Sebagian layarnya menampilkan gari-garis putih yang naik turun yang mencatat semua getaran dan kecepatan rambat gempa. Di sebuah sudut ruangan, sebuah seismograf yang tidak lagi terpakai masih dipajang.  

Seorang perempuan tampak sedang memonitor data gempa di komputer. Ruangan ini memang tak terlalu besar, mungkin sekitar 7x7 meter. Namun, data yang dihasilkan di ruangan sederhana ini punya dampak besar bagi masyarakat Aceh: Apakah warga harus dievakuasi atau tidak setelah terjadi gempa.

“Kita terkonsentrasi mengeluarkan data gempa secepat mungkin, dengan target waktu sebelum 5 menit,” kata Kepala Stasiun Geofisika Mata Ie, Eridawati SE dalam wawancara khusus dengan Serambi, Rabu lalu. Stasiun ini merupakan UPT dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berperan memantau aktivitas kegempaan di Aceh.
Dikatakan, BMKG punya kewenangan untuk mendeteksi dan merekam parameter gempa dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.  Saat ini stasiun geofisika punya 11 alat sensor di berbagai kabupaten/kota di Aceh yang berfungsi merekam gempa bumi. Jika terjadi gempa, sensor tersebut akan menyala dan merekam kekuatan goyangan. Kecuali alat sensor gempa, BMKG juga mempunyai sirine. Alat ini berfungsi mengeluarkan bunyi peringatan, sebagai pertanda kemungkinan besar terjadi tsunami.

Ada enam sirine yang dipasang di berbagai titik di Banda Aceh dan Aceh Besar, duanya lagi di Meulaboh, Aceh Barat. “Jadi, totalnya 8 sirine. Ini aktif semua. Setiap bulan kita kontrol dan uji coba,” kata Eridawati.  

Stasiun Geofisika Mata Ie hanya diberi kewenangan untuk menganalisis gempa di bawah 5 skala Richter (SR). Jika skala gempa di atas 5, menjadi kewenangan BMKG Pusat untuk menganalis lebih jauh,  apakah terjadi tsunami atau tidak. Soalnya, BMKG secara nasional  punya alat sensor yang lebih banyak, sehingga prediksi akan lebih akurat untuk kawasan berdampak di seluruh Indonesia.

Jika hasil analisis menunjukkan potensi terjadinya tsunami, BMKG akan menyampaikan hasil ini kepada pemerintah daerah melalui Pusdalops (Pusat Kendali Operasi) di BPBA/BPBD masing-masing daerah, TNI/Polri, dan pihak-pihak lain untuk membunyikan sirine peringatan dini dan segera melakukan evakuasi warga yang kemungkinan terkena dampak. “Informasi data gempa tersebut harus sampai dalam waktu kurang dari lima menit,” kata Eridawati.

Namun, saat ditanya apakah informasi ini bisa efektif sampai ke masyarakat yang kena dampak dalam waktu singkat, Eridawati tak bisa menjawab pasti. “Biasanya selama ini kita berinteraksi lewat telepon. Di hp saya ada beberapa wartawan, kalau ada gempa signifikan ya kita upload informasi. Kita sekarang bisa memanfaatkan telegram. Kita juga buka grup TWS BMKG Aceh,” kata dia.

Lalu, bagaimana menginformasikan kepada masyarakat luas jika jaringan telepon mati, sebagaimana saat gempa pada 26 Desember 2004? “Yang namanya Ina-TEWS itu satu paket. Jadi, bukan tugas BMKG saja. Jadi, tugas kita memang data gempa. Untuk penyebaran informasi kita bekerja sama dengan semua pihak. BMKG tidak mungkin door to door memberitahu masyarakat,” kata dia. Ina-TWS adalah suatu sistem peringatan dini tsunami, yang mampu memberikan peringatan dini tsunami dalam waktu lima menit setelah kejadian gempa.

Terkait dengan penyebarluasan informasi ke masyarakat, salah satu komunitas yang bertugas sebagai tim penyebar arahan adalah relawan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). “Ya, bersama komunitas lainnya kami bekerja bahu membahu untuk meneruskan berbagai informasi terkait data bencana ke masyarakat termasuk membantu proses evakuasi kalau memang suatu kawasan terancam tsunami,” kata Ketua RAPI Aceh, Nasir Nurdin (JZ01BNN).

Sirine bunyi sendiri
Diakui Eridawati, sirine tsunami pernah berbunyi sendiri, beberapa tahun lalu. Penyebabnya, karena ada perintah yang pending, lalu dijalankan oleh sistem beberapa saat kemudian, sehingga sirine bunyi tidak pada saat yang dibutuhkan. “Sekarang sudah kita perbaiki semua. Tidak ada masalah lagi,” tutur Eridawati.

Disebutkan, simulasi terakhir pada Oktober 2014 juga menunjukkan semua sistem bekerja sesuai dengan SOP, meskipun masih ada protes karena volume sirine dianggap masih kecil. BMKG, kata Eridawati, akan terus bekerja sama dengan pihak ketiga—yang memasok teknologi—untuk menghasilkan sistem peringatan dini yang lebih berkualitas.

Kusus untuk aktivasi sirine, anggota tim nasional penyusun Ina-TEWS, Iskandar mengatakan, kendali aktivasi sirine berada di Pusat Kendali Operasi (Pusdalops), sebuah lembaga yang berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Dikatakan, Pusdalops akan mengaktifkan sirine di menit ke-10 sesudah gempa yang berpotensi tsunami. “Menurut PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, perintah evakuasi dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah,” kata Iskandar.

Saat diberitahukan oleh BMKG bahwa gempa yang terjadi berpotensi tsunami, maka pihak Pusdalops segera menghubungi gubernur/wakil gubernur untuk meminta persetujuan penekanan sirine. “Jika sampai menit ke-10 pengambil kebijakan tidak bisa dihubungi, maka petugas di Pusdalops bisa langsung menyembunyikan sirine,” kata mantan petinggi di Pusdalops BPBA Aceh ini.(sak)